Ternate|Baperone.com — Pemerhati hukum kesehatan, Muis Ade, menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Fathiyah Suma, M.Kes, terkait penanganan rujukan pasien ibu hamil asal Batang Dua yang disebut telah berjalan sesuai prosedur medis sebagaimana diberitakan(Fajarmalut.com). Menurut Muis, pernyataan itu justru menunjukkan belum adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan mendasar pelayanan rujukan kegawatdaruratan di wilayah kepulauan BAHIM (Batang Dua, Hiri, dan Moti).
Ia menegaskan, keluhan utama masyarakat selama ini bukan terletak pada kesiapsiagaan tenaga medis maupun tenaga kesehatan di Puskesmas Mayau. Muis mengakui para petugas kesehatan di wilayah kepulauan telah bekerja maksimal di tengah keterbatasan fasilitas yang tersedia.
“Jangan menggiring isu seolah-olah hanya pada prosedur medis atau kesiapan tenaga kesehatan di puskesmas. Faktanya, masalah paling mendasarnya ada pada ketersediaan fasilitas rujukan yang sangat minim,” tegas Muis, Selasa (19/5/2026)
Menurutnya, keberadaan hanya satu unit ambulans laut untuk melayani tiga wilayah kepulauan menjadi persoalan serius yang hingga kini belum ditangani secara konkret oleh Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Kota Ternate. Kondisi geografis serta jarak tempuh laut yang cukup jauh membuat pelayanan rujukan sangat bergantung pada ketersediaan transportasi medis yang memadai.
“Kalau ambulans laut sedang berada di wilayah lain atau bersandar di pelabuhan residen Ternate, maka pasien di Batang Dua harus menunggu berjam-jam. Dalam kondisi kegawatdaruratan, keterlambatan seperti ini sangat berisiko terhadap keselamatan pasien,” ujarnya.
Muis juga menilai persoalan pelayanan rujukan tidak dapat dipersempit hanya pada pelimpahan kewenangan dari Dinas Kesehatan kepada pihak puskesmas. Menurutnya, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan kesehatan.
“Ini bukan soal siapa yang diberi kewenangan teknis di lapangan. Persoalannya adalah apakah negara benar-benar menyediakan fasilitas rujukan yang layak dan aman bagi masyarakat kepulauan atau tidak,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat BAHIM selama ini hidup dalam ketidakpastian layanan kesehatan akibat keterbatasan sarana transportasi rujukan. Dalam berbagai kasus, pasien bahkan terpaksa dievakuasi menggunakan speedboat warga atau transportasi laut seadanya yang tidak memenuhi standar medis.
Muis meminta Pemerintah Kota Ternate tidak hanya membangun narasi bahwa prosedur telah dijalankan, tetapi juga berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan fasilitas rujukan agar peristiwa serupa tidak terus berulang di wilayah kepulauan.(*)
Tinggalkan Balasan