Morotai|Baperone.com — Polemik janji kuliah gratis kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Kemarin, Rabu, (13/5/2026). Mahasiswa menilai pemerintah daerah tidak memiliki langkah konkret membantu biaya akhir studi yang mencapai belasan juta rupiah, sementara Pemda berdalih kondisi APBD sedang defisit hingga Rp200 miliar.
Dalam forum yang berlangsung, Asisten II Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan, menjelaskan bantuan akhir studi dari pemerintah daerah sudah tidak lagi tersedia akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ahdad bilang, pemerintah kini hanya membiayai bantuan pendidikan mahasiswa hingga 10 semester dan tidak lagi menanggung biaya akhir studi.
“APBD kita defisit Rp200 miliar, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi syarat termasuk bantuan biaya akhir studi tidak bisa lagi dibiayai” katanya
“Maka akhir studi tahun 2024 hingga 2025 tidak akan bisa dikembalikan, bahkan tahun 2026 seterusnya sudah tidak ada. Jika dipaksakan maka dipastikan akan menjadi temuan,” tambahnya
Pernyataan itu langsung mendapat tanggapan dari Presiden BEM Universitas Pasifik Morotai (Unipas), Rifaldi Majid, Ia menegaskan sejak awal Bupati Morotai telah menjanjikan program kuliah gratis bagi mahasiswa daerah.
Menurut Rifaldi , realitas di lapangan berbeda karena mahasiswa tetap harus mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan studi.
“Mahasiswa dari awal kuliah sampai wisuda bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp15 juta untuk akhir studi,” tegas Rifaldi.
Ia juga menyoroti kebijakan penghentian beasiswa bagi mahasiswa Morotai yang kuliah di luar daerah dengan alasan prioritas pembiayaan dialihkan ke Unipas. Meski begitu, mahasiswa di kampus lokal tetap dibebani biaya akhir studi yang tinggi.
Pendapat Rifaldi, banyak mahasiswa akhirnya terpaksa menunda wisuda karena tidak mampu membayar biaya akhir studi.
“Setelah semester delapan, mahasiswa sudah mulai bayar SPP lagi, ditambah biaya akhir studi yang cukup besar, Akhirnya banyak yang harus tunda wisuda untuk cari biaya,” katanya.
Sementara, anggota DPRD Fraksi Gerindra, Sukri Hi Rauf, meminta pemerintah daerah dan pihak kampus lebih terbuka terkait beban biaya yang harus ditanggung mahasiswa.
Sukri menilai selama ini tidak ada transparansi kepada orang tua mahasiswa mengenai besarnya biaya akhir studi.
“Pemerintah dan kampus harus terbuka. Biar orang tua mahasiswa bisa mempersiapkan dari awal kalau memang biaya akhir studi harus disiapkan. Harus disosialisasikan faktanya bahwa di akhir studi itu sudah dibebankan ke mahasiswa,” tegas Sukri.
Setelah perdebatan berlangsung cukup panjang, pimpinan rapat Erwin Sutanto mengambil kesimpulan agar dilakukan rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak kampus, Bagian Kesra, dan mahasiswa untuk membahas persoalan tersebut secara lebih rinci.
“Kita akan undang pihak kampus, Kesra, dan mahasiswa untuk bahas lebih lanjut, karena masih banyak tuntutan lain yang harus dibahas,” tegas Erwin saat menutup pembahasan.(*)
Tinggalkan Balasan