Morotai|Baperone.com — DPRD Kabupaten Pulau Morotai kembali menuai sorotan setelah Aliansi Rakyat Tertindas menggelar aksi senyap di depan kantor DPRD Pulau Morotai, Selasa (12/5/2026). Aksi tersebut dipicu pembatalan mendadak agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya dijanjikan kepada massa aksi sejak 4 Mei 2026.
Meski tanpa membawa spanduk dan poster, massa tetap menyampaikan kritik keras terhadap DPRD dengan menggunakan satu pengeras suara. Mereka menyebut lembaga legislatif gagal menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat di tengah berbagai persoalan yang terjadi di Pulau Morotai.
Dalam orasi, Presiden BEM Unipas, Rifaldi Majid, menyoroti pembatalan RDP yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Mei 2026. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.
“Kalau rakyat datang menjerit lalu dibalas dengan pembatalan rapat, lalu apa gunanya DPRD berdiri di gedung ini. Rakyat butuh solusi, bukan janji kosong,” tegasnya.
Selain mempersoalkan pembatalan RDP, massa aksi juga menyinggung sejumlah persoalan daerah yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Isu yang disoroti meliputi krisis air bersih, abrasi pantai, transportasi pendidikan, nasib nelayan kecil, polemik RT/RW, hingga janji pemulangan mahasiswa akhir studi yang belum direalisasikan.
Koordinator Gempar, Nudin Amor, turut menyoroti dugaan tindakan represif aparat keamanan serta persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU. Ia juga mengkritik pembatalan RDP yang menurutnya memperlihatkan minimnya perhatian terhadap persoalan masyarakat.
“Mahasiswa dipukul, nelayan ditekan, rakyat kesulitan air bersih, abrasi dibiarkan, transportasi tidak jelas, masalah sengketa tanah masyarakat dengan TNI AU, mahasiswa akhir studi ditelantarkan, Sekarang DPRD malah batalkan RDP. Ini bukan lagi soal lalai, tapi soal keberpihakan,” ungkapnya saat orasi.
Menurut massa aksi, RDP sebelumnya direncanakan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak TNI, serta masyarakat lingkar bandara untuk membahas tuntutan secara terbuka. Namun agenda tersebut dibatalkan tanpa penjelasan resmi kepada publik.
Situasi itu memunculkan kecurigaan dari massa aksi terhadap keseriusan DPRD dalam merespons aspirasi masyarakat. Massa bahkan mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah anggota DPRD memilih menghadiri kegiatan Festival Falo (Timbah) Laor dibanding mengikuti agenda RDP.
Terpisah, Anggota DPRD Fraksi PAN, Nasrun Rowo, menjelaskan bahwa pembatalan RDP terjadi karena adanya agenda pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Karena ada pemeriksaan BPK, sehingga RDP belum bisa dilaksanakan. Insyaallah surat sudah masuk dan besok akan kembali diadakan RDP,” ujar Nasrun di hadapan massa aksi.
Namun penjelasan itu belum sepenuhnya diterima Aliansi Rakyat Tertindas. Koordinator aksi, Hayun Nurdin, menegaskan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap DPRD karena terlalu sering memberi janji tanpa kepastian.
“Kami patut mencurigai dan mulai tidak percaya terhadap DPRD. Kami juga dengar ada beberapa anggota yang punya kegiatan lain di luar kepentingan rakyat, yakni ikut Falo(Timbah) Laor,” tegasnya.
Aksi berlangsung atas pengawalan aparat keamanan dan sempat menarik perhatian warga yang melintas di kawasan kantor DPRD Pulau Morotai. Walau digelar tanpa atribut demonstrasi besar, suasana aksi tetap memanas akibat kritik tajam yang diarahkan kepada DPRD dan pemerintah daerah.(*)
Tinggalkan Balasan