Ternate — Memperingati Hari Lahir Pancasila, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (FISIP UMMU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (1/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 18.00 WIT itu dilakukan sebagai bentuk refleksi terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila yang dinilai semakin tergerus dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat di Maluku Utara.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti berbagai persoalan daerah, terutama dampak industri ekstraktif yang terus melakukan ekspansi di Maluku Utara. Mereka menilai aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
Koordinator Lapangan aksi, Sofyan Selang, mengatakan pemerintah daerah harus lebih serius mengevaluasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara.
“Persoalan lingkungan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertambangan hari ini menjadi salah satu faktor utama kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat,” ujar Sofyan.
Selain isu lingkungan, Sofyan juga menyoroti sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Halmahera Tengah dan Halmahera Utara yang hingga kini dinilai belum mendapatkan kejelasan hukum.
“Aparat penegak hukum harus segera mengungkap pelaku dan dalang di balik kasus-kasus pembunuhan yang terjadi. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI FISIP UMMU, Hakim Hi Saleh, menyoroti kebijakan relokasi pedagang Pasar Barito oleh Pemerintah Kota Ternate. Menurutnya, lokasi relokasi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan para pedagang.
“Pedagang merasa dirugikan karena lokasi yang disiapkan jauh dari kata layak dan tidak strategis, Akibatnya, aktivitas jual beli menurun dan pendapatan pedagang ikut terdampak,” katanya.
Hakim juga mengkritik pelayanan kesehatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate yang menurutnya masih sering dikeluhkan masyarakat.
“Masih ada masyarakat yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal yang dihadapi adalah persoalan keselamatan dan nyawa manusia yang seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, HMI FISIP UMMU menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Mengungkap pelaku pelecehan di ruang Publik Spesifiknya Kota Ternate.
2. Mengurangi tenaga kerja asing dan meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja lokal di Maluku Utara.
3. Mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai merusak lingkungan di Maluku Utara.
4. Mengevaluasi Direktur Utama RSUD Chasan Boesoirie Ternate.
5. Mengungkap pelaku pembunuhan di Halmahera Tengah dan Halmahera Utara.
6. Mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menghadirkan solusi bagi pedagang Pasar Barito dan Pasar Gamalama.
7. Menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivis lingkungan.
Massa aksi menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk mengembalikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberpihakan negara kepada rakyat, Mereka juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera merespons berbagai persoalan yang disuarakan dalam aksi.(*)
Tinggalkan Balasan