Jakarta, baperone — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah poin strategis hasil pertemuan jajaran pengurus PKB dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut dihadiri pengurus DPP serta para ketua DPW PKB dari seluruh Indonesia, termasuk kepengurusan baru PKB Aceh, Rabu (4/2/2026).

Muhaimin mengatakan, PKB meminta waktu khusus kepada Presiden untuk memperkenalkan secara resmi seluruh jajaran pengurus baru, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, seluruh kepengurusan provinsi telah terbentuk, dari Papua hingga Aceh.

Selain itu, PKB juga melaporkan telah menyelesaikan pelaksanaan Akademi Politik Kebangsaan, yang menjadi syarat bagi calon pengurus utama. Akademi tersebut, kata Muhaimin, bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan pemahaman kebangsaan para kader.

“PKB juga telah melaksanakan rapat koordinasi nasional dan menyampaikan berbagai ide, gagasan, serta usulan untuk mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Muhaimin.

Dalam pertemuan tersebut, PKB menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). PKB mendorong pembangunan ekosistem program tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar rantai pasok berjalan produktif dan berkelanjutan.

Muhaimin juga menegaskan dukungan PKB terhadap langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang dinilai semakin kompleks. PKB menilai Presiden memiliki pemahaman kuat terhadap peta geopolitik internasional dan mendukung peran diplomatik Indonesia yang produktif serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

“PKB mendukung penuh seluruh langkah diplomatik Presiden, baik melalui peran legislatif maupun gerakan sosial-keagamaan di berbagai level,” katanya.

Di bidang ekonomi, PKB menilai Presiden Prabowo telah memulai perubahan arah kebijakan dari sistem ekonomi yang liberal dan kompetitif menuju sistem ekonomi yang memberi perlindungan serta ruang lebih besar bagi kelompok kecil dan menengah. PKB menyebut arah tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Muhaimin, inti dari ekonomi konstitusi adalah memastikan akses permodalan tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi justru berpihak kepada kelompok ekonomi paling bawah. Untuk itu, PKB mendorong kehadiran negara secara aktif melalui regulasi, undang-undang, dan kebijakan strategis guna melindungi ekonomi rakyat kecil.

“PKB meyakini Presiden Prabowo mampu memimpin perubahan sistem ekonomi yang berkeadilan, berorientasi pada pemerataan, dan keadilan sosial,” ujarnya.

Terkait dinamika politik nasional, Muhaimin menilai kompetisi politik yang terlalu intens dan berkelanjutan berpotensi mengganggu produktivitas bangsa. Ia menyebut perlunya pembatasan kompetisi politik pada momentum tertentu agar lebih kondusif, termasuk wacana penataan kembali sistem pemilihan kepala daerah.

Namun demikian, Muhaimin menegaskan bahwa pembahasan terkait Pilkada masih belum menjadi agenda pembahasan resmi di DPR dan belum memasuki tahap pengambilan keputusan.

Menutup pernyataannya, Muhaimin menyampaikan kepuasan PKB terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan menyatakan kesiapan partainya menjadi bagian utama dalam menyukseskan program-program pemerintah ke depan.

“PKB yakin Presiden Prabowo akan sukses memimpin Indonesia, tidak hanya untuk lima tahun, tetapi juga hingga sepuluh tahun ke depan,” katanya.