Jakarta, baperone — Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat (PGR), Sahrin Hamid menjelaskan latar belakang berdirinya Partai Gerakan Rakyat, yang secara resmi diputuskan pada 18 Januari 2026.
Partai ini lahir dari konsolidasi kelompok relawan pendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024.
Sahrin mengatakan, Gerakan Rakyat bermula dari sinergi kelompok relawan yang sejak 2023 mengorganisasi dukungan politik hingga ke tingkat desa dan tempat pemungutan suara (TPS).
Konsolidasi tersebut kemudian dilembagakan melalui berbagai kegiatan rakyat di 88 titik di Indonesia sepanjang 2023–2024.
“Setelah kontestasi Pilpres selesai, kami menyadari bahwa potensi besar yang telah dibangun tidak cukup hanya ditopang oleh organisasi kemasyarakatan. Dibutuhkan pelembagaan yang lebih kuat melalui partai politik,” ujar Sahrin, dalam wawancara bersama CNN Indonesia, Rabu (21/1/2026).
Pada Oktober 2024, Gerakan Rakyat menyepakati penataan struktur organisasi secara nasional. Kesepakatan itu berlanjut dengan deklarasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum pada Februari 2025.
Sepanjang 2025, Gerakan Rakyat menjalankan program Panca Karya, dengan fokus utama pembangunan struktur organisasi hingga tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
Menurut Sahrin, keputusan mendirikan partai politik didasari kebutuhan untuk memiliki kekuatan politik formal agar dapat mengikuti pemilihan umum.
Ia menegaskan, untuk menjadi peserta pemilu, partai harus terlebih dahulu lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, yang mensyaratkan kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan.
“Optimisme kami cukup kuat karena struktur Gerakan Rakyat telah menjangkau hingga kecamatan. Ini modal penting untuk memenuhi syarat administratif dan verifikasi faktual,” katanya.
Menjawab anggapan bahwa Partai Gerakan Rakyat hanya dibangun untuk satu tokoh, Sahrin menepis tudingan tersebut.
Ia menyebut partai ini berlandaskan platform, prinsip, dan sikap organisasi yang berpihak pada rakyat serta berfungsi sebagai kekuatan kontrol masyarakat sipil terhadap negara.
Terkait peluang politik ke depan, Sahrin mengakui bahwa Gerakan Rakyat menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek administratif dan kepesertaan pemilu.
Namun, ia menilai capaian hampir 25 persen suara Anies Baswedan pada Pilpres 2024 serta basis pendukung yang mencapai sekitar 40 juta pemilih menjadi modal sosial dan politik yang signifikan.
“PR utama kami saat ini adalah memperoleh badan hukum partai politik dan memastikan lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. Jika itu tercapai, kami optimistis dapat memperkuat dan melipatgandakan basis dukungan politik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan