Morotai, Baperone-Com — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik Morotai memanfaatkan momentum dengan menggelar aksi demonstrasi di Morotai-Baperone, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (30/4/2026).
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Universitas Pasifik Morotai bergerak dan membentangkan spanduk bertuliskan, “Indonesia Krisis Keadilan, Bupati dan DPRD Morotai tidak becus.”
Usai menggelar aksi, massa melanjutkan agenda dengan hearing di Aula DPRD Pulau Morotai. Namun, sejumlah instansi terkait seperti Dinas PUPR, Kesra, Dinas Pariwisata, Dinas DLH serta Dinas Kelautan dan Perikanan tidak hadir. Hearing hanya dihadiri perwakilan PDAM Pulau Morotai serta sejumlah anggota DPRD, yakni Akbar Mangoda, Rahabeam Sumahi, Darmin Wairo, dan Muhammad Rifai.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Darmin Wairo mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai membuka forum rapat dengar pendapat.
Masih dalam rapat Direktur PDAM, Fahri Abdul Aziz, ia mengungkapkan kelancaran air untuk di wilayah Pandanga sekaligus Juanga karena pompa air tidak lancar dan sesuai batas waktu
“Persoalan air bersih di Desa Pandanga dan Juanga yang tak kunjung selesai dari tahun ke tahun adalah persoalan kekuatan pompa air yang tidak maksimal sehingga air ketika dijalankan hanya empat jam, yakni jalan depan dua jam, jalan belakang dua jam, jadi per empat jam untuk Desa Pandanga‚”ujarnya.
Sementara Sekjen BEM Universitas Pasifik Morotai, Sukirman Kaeno, mempertanyakan sikap PDAM jika tak serius maka segera undur diri dari jabatannya.
“Di besok hari untuk membenarkan pernyataan Direktur PDAM, kita turun kroscek ke lapangan yakni DPRD, PDAM dan mahasiswa, jika betul air tidak mengalir di Desa Pandanga Dirut PDAM siap dipecat‚” ujar Sukirman
Pertanyaan tersebut diiyakan dan bertanda tangan di atas materai sebagai jaminan tegasnya.
Menutup sesi diskusi, Akbar Mangoda menambahkan bahwa persoalan air bersih tidak boleh lagi dianggap hal biasa di Morotai. Ia menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengelolaan layanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa DPRD perlu mendorong langkah konkret, bukan sekadar mendengar keluhan berulang tanpa solusi yang jelas.
“lucu jika kita di Morotai krisis air bersih, kalau kita mengalami krisis migas itu masih rasio‚” singkatnya di penghujung diskusi.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Pemerintah diminta memastikan setiap pekerjaan infrastruktur dilakukan sesuai standar agar tidak merugikan masyarakat.
Adapun 16 tuntutan yang disuarakan BEM Unipas, yakni:
1.Segera menghadirkan kantor buruh pelabuhan
2. Menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU
3. Evaluasi SK Bupati PHP Tahun 2025
4. Pengembalian anggaran akhir studi mahasiswa tahun 2025 oleh Kesra dan kampus
5. Menyelesaikan masalah penangkapan ikan ilegal di perairan Morotai
6. DKP diminta melaporkan oknum penjual biota laut dilindungi
7. Menolak latihan militer di Morotai
8. Menyelesaikan persoalan sampah B3
9. Membangun jembatan tambatan perahu di Taman Kota Daruba
10. Mempercepat perbaikan jalan rusak
11. Optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata
12. Menyelesaikan talud Desa Midora
13. Menyelesaikan masalah air bersih di Desa Juanga, Pandanga, dan Muhajirin Baru
14. Menuntaskan kasus kekerasan seksual di Morotai
15. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi buruh KBM
16. Menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh TKBM
Karena belum dihadiri lengkap oleh instansi terkait, seluruh tuntutan belum dapat diakomodir. Hearing lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pada Senin mendatang.(*)
Tinggalkan Balasan