Morotai, Baperone.com — Di balik hiruk-pikuk aktivitas pelabuhan, deru bentor di jalanan, hingga suara palu di proyek-proyek bangunan, ada satu kelompok yang nyaris tak pernah benar-benar diperhatikan: Buruh di Pulau Morotai, mereka bekerja tanpa banyak bicara, menopang kehidupan ekonomi daerah, namun sering kali hidup dalam ketidakpastian.Kamis, (30/4/2026).
Hal inilah yang mendorong Moh Akbar Mangoda Selaku Anggota DPRD Fraksi PAN Sekaligus Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional untuk bersuara lantang. Baginya, sudah saatnya cara pandang terhadap buruh diubah secara total.
“Buruh itu bukan sekadar pekerja kasar. Mereka bukan kelas dua, Mereka adalah pahlawan ekonomi daerah. Tanpa mereka, roda kehidupan di Morotai bisa berhenti,” tegas Akbar.
Realitas Pahit Lapangan Kerja
Akbar tidak menutup mata terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Ia menyebut, krisis lapangan kerja di Morotai masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan hingga hari ini.
Akbar bahkan menyebut, pilihan kerja yang tersedia masih sangat terbatas. Banyak orang menggantungkan harapan pada CPNS dan P3K, tetapi tidak semua bisa lolos atau mendapat kesempatan. Sementara itu, mayoritas lainnya harus bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan.
“Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang bawa bentor, jadi sopir lintas, sampai kerja sebagai buruh pelabuhan. Mereka kerja apa saja yang penting bisa makan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Situasi itu, kata Akbar, mencerminkan bahwa pembangunan daerah belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.
17 Tahun Morotai, Buruh Masih Menunggu
Morotai yang kini telah berusia 17 tahun bukanlah daerah yang baru berdiri. Sudah banyak pemimpin datang dan pergi sekitar 15 nama pernah menduduki kursi kepemimpinan. Namun, bagi Akbar, satu pertanyaan besar masih menggantung: di mana posisi buruh dalam arah pembangunan daerah
“Sudah 17 tahun Morotai berdiri, sudah banyak pemimpin, tapi buruh khususnya TKBM masih seperti ini. Harapan mereka belum benar-benar terjawab,” katanya.
Akbar menilai, buruh sering hanya dilihat sebagai tenaga pelengkap, bukan sebagai subjek utama dalam pembangunan. Padahal, justru merekalah yang berada di garis depan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dari Secangkir Kopi, Lahir Suara Buruh
Yang membuat suara Akbar terasa berbeda adalah pendekatannya yang sederhana. Ia tidak hanya berbicara dari ruang rapat, tetapi turun langsung bertemu buruh.
Ia menceritakan bagaimana suatu waktu ia duduk bersama para buruh TKBM dalam suasana santai tanpa protokoler, tanpa jarak.
“Di sela-sela waktu kosong saya mampir, duduk sama mereka. Minum kopi panas, hisap rokok Sampoerna. Di situ saya dengar langsung cerita mereka,” ungkapnya.
Pada saat pertemuan sederhana itu, Akbar tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan beban yang mereka pikul.
“Saya lihat mata mereka. Di situ ada harapan besar, Mereka tidak minta yang aneh-aneh. Mereka cuma mau hidup layak, ada kepastian kerja, dan pemerintah benar-benar hadir,” lanjutnya.
Dari percakapan tersebut, ia menyimpulkan satu hal penting: buruh tidak kekurangan semangat kerja, tetapi mereka kekurangan perhatian dan perlindungan.
Lima Tuntutan untuk Perubahan Nyata
Momentum Hari Buruh Internasional dimanfaatkan Akbar untuk membawa suara buruh ke ruang publik. Ia merumuskan lima poin penting yang menurutnya harus segera diwujudkan:
1.Pembangunan Kantor Buruh TKBM
Buruh membutuhkan tempat untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyuarakan hak mereka. Selama ini, mereka tidak memiliki ruang yang layak untuk itu.
2.Penyediaan Wearpack (Safety Suit)
Keselamatan kerja masih menjadi masalah. Banyak buruh bekerja tanpa perlindungan yang memadai. Menurut Akbar, ini bukan sekadar fasilitas, tapi soal nyawa.
3.Regulasi Upah yang Jelas
Ketidakpastian upah menjadi keluhan utama. Ia menekankan pentingnya aturan yang adil agar buruh tidak terus dirugikan.
4.Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan
Buruh perlu diberi kesempatan untuk berkembang. Dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan pelabuhan, mereka bisa meningkatkan daya saing.
5.Jaminan Perlindungan Buruh
Baik perlindungan hukum maupun sosial, menurut Akbar, adalah hak dasar yang harus dimiliki setiap buruh.
Lebih dari Sekadar Janji
Akbar menegaskan bahwa semua usulan ini bukan sekadar wacana atau janji politik. Baginya, ini adalah kebutuhan nyata yang harus segera dijawab oleh pemerintah.
“Buruh sudah terlalu lama menunggu. Jangan lagi kita kasih harapan tanpa bukti. Mereka butuh tindakan nyata,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk mulai melihat buruh dengan cara yang lebih manusiawi bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai bagian penting dari masa depan daerah.
Harapan untuk Morotai yang Lebih Adil
Di akhir pernyataannya, Akbar kembali menegaskan bahwa kemajuan Morotai tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan buruh.
“Kalau kita mau Morotai ini maju, maka kita harus mulai dari mereka yang paling bekerja keras. Buruh itu bukan pelengkap. Mereka adalah fondasi,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah benar-benar hadir bukan hanya dalam pidato dan program, tetapi dalam kebijakan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.
Bagi Akbar, memperjuangkan buruh bukan sekadar tugas politik, tetapi panggilan moral.
“Sudah saatnya kita jujur tanpa buruh, daerah ini tidak akan bergerak. Jadi sudah sewajarnya mereka kita tempatkan sebagai pahlawan ekonomi daerah,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan