Oleh: Nayla Norita Sarno

(Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMMU)

“Media sosial seharusnya membebaskan kita, tetapi bagi banyak orang, media sosial terbukti adiktif, menghukum, dan beracun. Apa yang membuat kita terus kecanduan?.” Richard Seymour

Media sosial hari ini terus dibanjiri oleh fenomena viral culture, penyebaran misinformasi yang masif, dan polarisasi tajam akibat pusaran algoritma. Fenomena ini memicu masalah fundamental dalam komunikasi modern, yaitu terjadinya dehumanisasi interaksi dan hilangnya kedalaman berpikir (kontemplasi). Ruang digital yang awalnya diharapkan menjadi wadah publik yang demokratis, kini justru berubah menjadi medan bising yang menuntut kecepatan reaksi emosional penggunanya, bukan ketepatan atau kedalaman makna.

Secara spesifik, krisis komunikasi modern ini dapat dijabarkan ke dalam tiga persoalan krusial. Pertama, masyarakat terjebak dalam ekonomi perhatian (attention economy), di mana algoritma dirancang untuk mengeksploitasi psikologi manusia agar terus menatap layar demi keuntungan korporasi.

Setiap postingan atau konten yang kita cari, sukai (like), share, bagikan ulang (repost), dan komentari, paling sering muncul dalam beranda media sosial. Algoritma membaca apa yang kita cari dan sukai di Instagram, Facebook, Tik-Tok, dan Youtube, lalu menampilkan secara terus menerus hingga membuat otak kita menyerap informasi yang itu-itu saja dan tanpa sadar menamba penghasilan para creator.

Kedua, munculnya krisis kebenaran di era post-truth, akibat kuatnya bias konfirmasi di dalam ruang gema (echo chamber). Media sosial sebagai wadah komunikasi semakin menunjukan bias yang sukar di verifikasi antara kebenaran dan palsunya (hoax) sebuah informasi. Apalagi perkembangan Artificial Intelegensi (AI), atau kecerdasan buatan masuk dalam ranah ini, kebenaran dari sebuah informasi makin sulit di saring. Akibatnya hoax atau informasi palsu menjalar seperti jamur di media sosial.

Ketiga, terjadinya alienasi diri dan kecemasan sosial baru (FOMO) akibat standar kehidupan semu yang terus-menerus dikurasi di dunia maya, sehingga menjauhkan manusia dari realitas sosial yang sesungguhnya. Semakin kita membuka aplikasi media sosial yang sarat tren, kita makin tidak percaya diri dan selalu pengen mengikuti standar kehidupan yang ada di media sosial.

Hal ini membuat realitas yang kita terima di media sosial selalu ingin di terapkan dalam kehidupan nyata, misalkan gaya berpakaian, aktifitas keseharian, makanan yang di komsumsi, hingga pola piker. Semuanya mengikuti standar yang ada di media sosial. Akibatnya standar kehidupan kita makin tinggi, dan apabila tidak terpenuhi keinginan kita, kita akan merasa tidak percaya diri, cemas, minder, dan gejala psikologis lainnya.

Menurut hemat saya, situasi ini merupakan alarm keras bagi krisis eksistensial manusia modern. Kita sering kali merasa jumawa sebagai pengendali teknologi, padahal dalam realitasnya, teknologi itulah yang mendikte cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Media sosial telah mereduksi manusia yang utuh menjadi sekadar angka statistik dan target iklan. Jika dimensi etis dan filosofis dalam berkomunikasi ini terus diabaikan, kita sedang berjalan menuju masa depan masyarakat yang super-konektif secara digital, namun super-kesepian dan rapuh secara psikologis di dunia nyata.

Untuk membedah fenomena ini, teori “Masyarakat Kelelahan” (The Burnout Society) dan “Psikopolitik Digital” dari filsuf kontemporer Byung-Chul Han menjadi sangat relevan. Han menjelaskan bahwa di era digital, kontrol sosial bekerja melalui manipulasi psikologis yang halus, di mana gawai kita telah bertransformasi menjadi “panoptikon digital”. Di ruang ini, masyarakat secara sukarela menyerahkan data pribadi, pikiran, dan privasinya demi eksistensi semu.

Dalam penilaiannya, Han menyebut kondisi tersebut sebagai positif power (kuasa positif) sebagai sarana baru mengontrol manusia. Hal ini menciptakan ilusi kebebasan; pengguna merasa bebas berekspresi, padahal mereka sedang mengeksploitasi diri sendiri demi memburu validasi digital berupa likes dan shares.
Menghadapi ancaman kelumpuhan cara berpikir ini, pemerintah tidak boleh hanya bertindak reaktif seperti pemadam kebakaran.

Langkah struktural dan edukatif yang visioner harus segera diambil. Pemerintah direkomendasikan untuk mereformasi kurikulum pendidikan dengan memasukkan materi Filsafat Komunikasi dan Kebijaksanaan Digital (digital wisdom) sejak dini. Selain itu, diperlukan regulasi ketat yang memaksa transparansi algoritma perusahaan Big Tech, serta pembangunan ruang publik fisik yang inklusif untuk memulihkan kembali keintiman interaksi sosial nyata yang mulai hilang.

Sebagai penutup, filsafat mengingatkan kita bahwa esensi dari komunikasi modern bukanlah tentang seberapa cepat pesan terkirim atau seberapa banyak atensi yang kita kumpulkan. Media sosial bagaimanapun hanyalah alat, dan kita harus tetap menjadi tuannya.

Menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis dan reflektif adalah benteng pertahanan terakhir agar kemanusiaan kita tidak tergusur oleh algoritma. Kebebasan sejati di era modern bukanlah kebebasan untuk terus menerus terhubung dengan internet, melainkan keberanian untuk sesekali mematikan layar dan kembali hidup seutuhnya.(*)

 

Post Views: 195