Jakarta — Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua memaparkan rencana pengembangan aplikasi Morotai Sehat dalam Kursus Pemantapan Kepala Daerah yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Kamis, (23/7/2026) yang lalu.

Rusli membawa tema “Inovasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan”. Program itu dirancang mengintegrasikan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS, dan layanan sosial dalam satu sistem digital.

Rencana aksi Morotai Sehat akan diterapkan secara bertahap pada 2026-2029. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berharap sistem itu memangkas jalur birokrasi dan memudahkan warga mengakses layanan dasar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali mengatakan Morotai Sehat merupakan strategi pemerintah daerah memperbaiki pelayanan publik, Selama ini, kata dia, warga masih berhadapan dengan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS, dan layanan sosial yang berjalan sendiri-sendiri.

“Melalui Morotai Sehat, kita ingin mengubah pola pelayanan yang selama ini terfragmentasi menjadi pelayanan yang terintegrasi. Masyarakat tidak boleh lagi dipaksa berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar,” ujar Muhammad Umar Ali.

Dalam rancangan sistem itu, Nomor Induk Kependudukan menjadi akses utama warga untuk memperoleh layanan. Data kependudukan, kepesertaan BPJS, data sosial, dan fasilitas kesehatan akan dihubungkan agar proses pelayanan lebih cepat.

Program itu juga menyasar warga di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Pemerintah daerah menyiapkan mekanisme agar persoalan dokumen kependudukan atau kepesertaan BPJS tidak menjadi penghalang warga mendapatkan layanan kesehatan.

“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, setiap perjalanan menuju pusat pelayanan membutuhkan waktu dan biaya. Karena itu, digitalisasi harus benar-benar digunakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar membangun aplikasi,” jelasnya.

Warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap dan datang ke fasilitas kesehatan nantinya dapat dibantu melalui mekanisme administrasi terintegrasi, Surat keterangan dari pemerintah desa dapat digunakan dalam proses verifikasi.

Muhammad Umar Ali mengatakan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada teknologi. Integrasi data, koordinasi antarinstansi, dan komitmen perangkat daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.

“Morotai Sehat bukan hanya aplikasi, tetapi sebuah perubahan cara kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan inovasi ini membutuhkan integrasi data, koordinasi antarinstansi, serta komitmen bersama untuk menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.(*)

 

Post Views: 277