Oleh: Fandi Lukman 

Tanggal 2 Mei bukan sekadar tanggal merah atau momen upacara rutin. Ini adalah momen untuk membedah luka sistem pendidikan nasional, termasuk di tanah kita, Kabupaten Pulau Morotai. Pertanyaan mendasar yang harus diajukan bukan lagi “berapa anggarannya”, melainkan “ke mana arah pendidikan ini membawa kita?” dan “sejauh mana pemerintah benar-benar berpihak pada masa depan anak bangsa, bukan sekadar pada proyek fisik”

Anggaran 20%: Angka Indah yang Belum Menjawab Masalah

Pemerintah daerah sering kali membanggakan komitmennya dengan menunjuk angka: sekitar 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan. Secara hukum, ini memenuhi amanat. Namun, jika kita menggunakan kacamata para ahli pendidikan dunia, angka saja tidak cukup.

Ahli ekonomi pendidikan asal Amerika Serikat, Eric Hanushek, dalam penelitiannya yang terkenal menegaskan bahwa “Kualitas sistem pendidikan suatu negara ditentukan bukan oleh jumlah uang yang dihabiskan, melainkan oleh bagaimana uang tersebut digunakan dan seberapa efektif sistem tersebut dalam mengembangkan kemampuan kognitif siswa.”

Di Morotai, realitasnya pahit. Meskipun anggaran mengalir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita masih tertinggal, tingkat literasi dan numerasi masih rendah, dan banyak lulusan yang kesulitan bersaing. Ini membuktikan bahwa ada kebocoran efisiensi atau kesalahan prioritas. Uang yang besar seharusnya menghasilkan output yang besar pula, bukan hanya bangunan sekolah yang megah tapi kosong dari makna pembelajaran.

Keberpihakan yang Setengah Hati: Infrastruktur vs Intelektualitas

Keberpihakan pemerintah sering kali terjebak pada hal-hal yang visible atau terlihat mata. Pembangunan gedung, pengaspalan jalan menuju sekolah, dan penyediaan meja kursi memang penting. Namun, filsuf pendidikan besar dari Australia, Colin Marsh, mengingatkan kita bahwa “Pendidikan yang baik tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang merangsang berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian.”

Sayangnya, di Morotai, perhatian pada penguatan software pendidikan masih terasa minim. Pelatihan guru yang berkelanjutan, pengembangan kurikulum yang adaptif dengan potensi lokal (kelautan, pariwisata, pertanian), serta pembangunan budaya baca dan berpikir kritis sering kali menjadi program sampingan.

Padahal, seperti yang dikatakan oleh sosiolog pendidikan Prancis, Pierre Bourdieu, pendidikan adalah alat utama untuk reproduksi sosial atau perubahan sosial. Jika sistem pendidikan kita hanya mencetak lulusan yang pasif dan tidak berdaya, maka kita hanya mewariskan kemiskinan struktural. Pemerintah harus berani mengambil keputusan politik yang sulit: mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas guru dan metode mengajar, bukan hanya untuk batu bata dan cat tembok.

Krisis Nalar Kritis: Pendidikan yang Membodohkan

Salah satu pertanyaan paling menyakitkan yang diajukan oleh filsuf Jerman, Theodor Adorno, adalah: “Apakah pendidikan masih mampu mencegah barbarisme, atau justru sedang menyiapkan manusia untuk menjadi alat yang patuh”

Di Morotai, kita harus jujur melihat gejala ini. Apakah sekolah-sekolah kita hari ini melatih anak-anak untuk berpikir, mempertanyakan, dan mencari solusi Atau hanya melatih mereka untuk menghafal, menurut, dan lulus ujian.

Masih rendahnya kemampuan analisis dan logika di kalangan pelajar dan mahasiswa lokal adalah bukti bahwa kita sedang mengalami kemunduran intelektual. Pendidikan kita terlalu banyak menekankan pada aspek kognitif tingkat rendah (hafalan) dan mengabaikan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Akibatnya, ketika lulus, mereka tidak siap menghadapi tantangan zaman, apalagi menjadi pemimpin yang visioner.

Solusi: Pendidikan yang Berakar pada Lokal, Berwawasan Global

Para ahli pembangunan internasional seperti Amartya Sen menekankan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai perluasan kapabilitas atau kemampuan manusia untuk memilih kehidupan yang mereka nilai berharga.

Bagi Morotai, ini berarti arah pendidikan harus diubah. Kita tidak bisa meniru pola pendidikan kota besar yang tidak relevan. Kita butuh model pendidikan yang sesuai dengan karakter kepulauan:

1. Kurikulum Kontekstual: Mengintegrasikan potensi laut, pertanian, dan budaya lokal ke dalam materi pelajaran, sehingga siswa mencintai tanah airnya dan siap mengembangkan daerahnya.

2. Pemberdayaan Guru: Guru bukan hanya pengajar, tapi fasilitator berpikir. Investasi pada kompetensi guru adalah investasi dengan return tertinggi.

3. Partisipasi Masyarakat: Pendidikan tidak boleh urusan birokrasi semata. Orang tua dan masyarakat harus terlibat aktif, sebagaimana konsep Community Education yang populer di negara-negara maju.

Waktunya Berpikir Ulang

Morotai tidak akan maju hanya dengan membangun pelabuhan dan bandara jika manusianya tidak dibekali dengan pola pikir yang maju. Keberpihakan pemerintah daerah harus dibuktikan dengan keberanian mereformasi sistem pendidikan dari akar.

Seperti kata pendidik legendaris dari Brasil, Paulo Freire: “Pendidikan bukanlah proses memasukkan pengetahuan ke dalam kepala seseorang, melainkan proses memunculkan apa yang sudah tersembunyi di dalamnya dan memberdayakannya.”

Mari kita berhenti berbangga dengan angka anggaran. Mari kita mulai bekerja keras untuk mencetak generasi Morotai yang cerdas, berkarakter, dan berani memimpin perubahan. Itulah satu-satunya jalan menuju Morotai Emas yang sesungguhnya.(*)

Artikel ini ditulis langsung oleh Fhandi Lukman, Penulis juga merupakan ketua umum (HIPPMAMORO)

Post Views: 436