Oleh: Qenan Rohullah

Sejak mulanya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membentuk Dewan Perdamaian ( Board of Peace) dengan tujuan merekontruksi Palestina-Israel pasca konflik. Board of Peace (BoP) bergerak diluar fungsi kontrol lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Indonesia yang mengetahui hal itu justru ikut terlibat sebagai penyangga kepentingan AS untuk mitranya Israel di Timur-Tengah.

Dilansir dari Setneg.go.id, pada Jum’at, 20 Februari 2026, Board of Peace (BoP) yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/02/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum resmi peluncuran mekanisme internasional Board of Peace sebagai platform kolaborasi global untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik dan pemulihan pascakonflik, terutama di Gaza.

Namun penjelasan secara futuristik tidak diperjelas oleh pemerintah Indonesia seperti apa dampak dan keuntunganya. Jika kita mengkaji secara geopolitik, bagi Amerika Serikat mengendalikan separuh sumber daya Gas Alam di lepas pantai Palestina akan mengontrol perekeonomian dunia di masa depan, yang kedua, menghancurkan titik kunci Timur-Tengah cukup mengambil peran kepemimpinan di Iran. Dan Iran selain memiliki otoritas di Selat Hormuz yang dilaluli Kapal-Kapal komersil, juga punya sumber daya mineral yang berkelanjutan seperti minyak dan uranium.

Karena Iran bukanlah Indonesia, tidak segampang itu menyerah kepada negara kalonialis seperti Amerika Serikat. Iran justru memblokir Selat Hormuz, memberikan tekanan langsung pada rival-rival regionalnya dan membentuk kembali keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Strategi ini dapat menggeser Teheran dari status aktor yang dikenai sanksi menjadi kekuatan yang mampu mendikte aturan perdagangan energi regional.

Sebulan yang lalu, Iran mengumumkan pemberlakuan bea masuk yang dimaksudkan untuk “mengamankan” lalu lintas kapal tanker, yang ditetapkan setara dengan satu dolar per barel. Sebuah kapal tanker super, atau VLCC (Very Large Crude Carrier), rata-rata membawa 2 juta barel, yang berarti biaya per transit sekitar $2 juta, yang dibayarkan dalam yuan atau mata uang apa pun selain dolar, Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang memiliki implikasi besar: mengubah titik rawan geografis menjadi instrumen kekuatan geopolitik dan finansial yang sesungguhnya.

Artinya sistem perdagangan global yang menggunakan cadangan mata uang dollar tentu akan ikut terdampak, apalagi masuk secara utuh di dalam BoP, apa jadinya nanti? Problem dasarnya ketika dollar dinaikkan dan rupiah kembali ditekan karena Amerika Serikat ingin mengstabilkan perekonomianya, maka akan berdampak krisis di Indonesia.

Iran sedang dalam upaya keluar dari hambatan harga minyak yang bergerak dengan dolar. Sementara Indonesia sudah komitmen bersama dengan Amerika Serikat, muncul sebuah pertanyaan akademik, Kalau penawaran dari dollar untuk harga minyak masih terkendala diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran, atau sebaliknya jika Iran putuskan dengan harga per barel melebihi kemampuan Amerika Serikat, apakah BBM di Indonesia bisa stabil? Ini yang harus dipreteli secara detail.

Setelah eskalasi konflik yang berlarut-larut, Iran memainkan kartu-nya, mengunci Selat Hormuz—untuk menghancurkan hambatan finansialnya dan ambisi dominasi dolar atas perdagangan energi, yang merupakan inti dari kemampuan Washington untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara lain di dunia. Indonesia yang berdiri bersama dengan Amerika Serikat akan tetap seperti hewan yang ada didalam kandang, kalau keluar maka akan diberi sanksi. Mau tidak mau kondisi apapun yang menimpa bangsa Indonesia tetap saja sulit untuk keluar dari jebakan Amerika Serikat.(*)

Penulis Merupakan (Analis Geopolitik dan Militer Independen)

Post Views: 199