Ternate — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Capaian ini menjadi opini WTP ke-9 secara berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara di Kota Ternate, Kemarin, Kamis (4/6/2026), Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai diwakili oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, Ketua DPRD Muhammad Rizki, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, serta sejumlah pejabat terkait.
Sekda Muhammad Umar Ali mengatakan, raihan opini WTP yang kesembilan kalinya secara beruntun menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi,” ujarnya.
Meski demikian, Umar Ali menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus mampu mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Morotai,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Rusli Sibua serta DPRD Pulau Morotai yang terus memberikan dukungan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, Menurutnya, sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendorong perangkat daerah bekerja secara profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Bupati Rusli Sibua menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah bahwa opini WTP merupakan tanggung jawab besar yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan.
“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP sembilan kali berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas, Capaian tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin modern, profesional, dan dipercaya publik dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)
Tinggalkan Balasan