Oleh:Al Hi Said Loku
Di tengah euforia peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut-sebut signifikan, masyarakat Morotai justru menghadapi realitas yang berbanding terbalik, beban hidup kian terasa berat, gaji perangkat desa menurun drastis, upah pekerja kebersihan tidak sebanding dengan risiko dan ketahanan fisik mereka, lapangan kerja semakin sempit, nelayan mengalami keterpurukan di perairan-nya sendiri, jalan-jalan di pusat kota rusak menyerupai kubangan, dan pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam menjadi pemandangan sehari-hari
Ironisnya, di saat kondisi tersebut terjadi, sebagian media yang pro terhadap pemerintah daerah lebih sering menampilkan narasi keberhasilan dan kemajuan pembangunan, Fenomena ini mengingatkan pada tesis Noam Chomsky dalam “Politik Kuasa Media”, Dalam buku itu, Chomsky menjelaskan media bekerja melalui penyaringan realitas, kepemilikan, iklan, sumber berita, serangan balik terhadap pengkritik, serta ideologi dominan seperti pasar bebas dan stabilitas investasi, Media yang bergantung pada elit politik dan anggaran daerah akan bekerja dalam logika yang sama, realitas pahit rakyat dipinggirkan, diganti judul-judul keberhasilan yang semu
Bagi Chomsky, fungsi utama media dalam sistem kuasa bukan lagi menginformasikan, melainkan memproduksi persetujuan publik. Opini masyarakat dibentuk agar menerima bahwa semuanya baik-baik saja, padahal penderitaan masih nyata di bawah. Di Morotai, pola itu terlihat ketika persoalan struktural nelayan yang jarang mendapat porsi di media pro-pemerintah, Padahal nelayan adalah salah satu penopang ekonomi daerah dan penyumbang PAD, Praktik illegal fishing yang merusak ekosistem laut dan menurunkan pendapatan nelayan tradisional secara drastis justru dianggap tidak layak tayang karena dapat merusak citra pengawasan pemerintah dan mengganggu narasi stabilitas investasi daerah
Belum lagi,Persoalan infrastruktur mempertegas gejala yang sama, jalan di pusat kota yang rusak hanya ditambal secara seadanya, tanpa perencanaan yang berkelanjutan, Penanganan semacam ini mencerminkan kebijakan yang bersifat sementara dan berorientasi pada momentum, bukan solusi jangka panjang. Dalam kajian Chomsky, ini disebut tontonan politik, Pemerintah menciptakan tontonan seremonial, peresmian, dan publikasi agar rakyat teralihkan dari kegagalan substansial, akibatnya, muncul rasa kecewa bahkan malu di tengah masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan Morotai
Jika yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia, maka langkah yang tepat adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi, bukan justru memaksakan pencitraan melalui kegiatan seremonial yang menguras anggaran daerah, terlebih di tengah wacana efisiensi anggaran yang terus digaungkan. Di titik inilah serangan balik terhadap kritik dalam model propaganda Chomsky bekerja, Kritik dari masyarakat atau kelompok kontra-pemerintah ditekan, diberi stigma negatif, atau dituduh menghambat pembangunan dan mengganggu iklim investasi, tujuan-nya jelas, agar narasi tunggal penguasa tetap dominan
Terpisah,Masyarakat Morotai membutuhkan kebijakan yang realistis, bukan retorika, janji-janji politik harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar angka yang jauh dari realisasi, bukan pemadaman listrik yang terus terjadi, bukan pula jalan aspal yang berubah menjadi tambalan seadanya.
Pemerintah daerah harus membuka telinga terhadap suara masyarakat dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, peningkatan PAD seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar menjadi alat untuk mempertahankan popularitas. Data PAD yang tinggi boleh saja diekspos, tetapi menjadi masalah ketika tidak berdampak pada dapur rakyat. Seperti ditegaskan Chomsky, media seharusnya menjadi ruang debat publik yang sehat, bukan corong kekuasaan yang tunduk pada ideologi pasar. Ketika media hanya mereproduksi konsensus elit, maka demokrasi hanya berjalan secara prosedural, bukan substansial.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan tidak terletak pada seberapa tinggi citra yang dibangun, dan seberapa ungul PAD yang di hasilkan, tetapi pada seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat. Jika dalam suatu daerah masih terdapat keterpurukan dan ketidakberdayaan rakyat, maka di situlah letak kegagalan seorang pemimpin-nya.(*)
Tinggalkan Balasan