Halmahera Selatan, baperone — Buruknya kondisi transportasi laut di wilayah kepulauan Kabupaten Halmahera Selatan kembali menuai sorotan. Aliansi Revolusi Agromaritim yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara menilai pemerintah gagal menjamin akses transportasi laut yang layak bagi masyarakat kepulauan.
Koordinator Lapangan Aliansi Revolusi Agromaritim, Alfian M. Hamzah, menegaskan bahwa Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari hingga kini berada dalam kondisi memprihatinkan akibat tidak berfungsinya layanan transportasi laut secara optimal. Padahal, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan.
“Selain menjadi jalur utama mobilitas penduduk, transportasi laut juga menopang distribusi barang, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya,” ujar Alfian, Senin (26/1/2026).
Di Pelabuhan Obi, kata Alfian, ketidakpastian jadwal kapal telah menjadi persoalan kronis. Kondisi ini menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik, yang berdampak langsung pada melonjaknya harga kebutuhan pokok.
“Situasi tersebut merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat kepulauan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelabuhan Loleo Jaya dinilai menjadi simbol pembangunan tanpa fungsi. Infrastruktur pelabuhan telah dibangun, namun tidak diikuti dengan pengoperasian kapal secara rutin.
“Dermaga berdiri, tetapi layanan transportasi laut tidak berjalan. Akibatnya, manfaat pembangunan sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Alfian.
Kondisi yang lebih memprihatinkan, lanjutnya, terjadi di Pelabuhan Laut Indari. Rute pelayaran dari Desa Indari ke Kota Ternate memang beroperasi, namun rute sebaliknya, dari Kota Ternate ke Desa Indari, tidak berjalan.
“Akibatnya, konektivitas masyarakat Indari terputus, terutama bagi warga yang hendak membawa barang untuk usaha, memenuhi kebutuhan pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Beban ekonomi masyarakat pun semakin berat,” jelasnya.
Aliansi Revolusi Agromaritim menilai persoalan tersebut bukan semata-mata masalah teknis, melainkan cerminan lemahnya komitmen dan buruknya tata kelola pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Mereka menegaskan bahwa visi agromaritim yang selama ini digaungkan tidak akan terwujud selama pelabuhan-pelabuhan dibiarkan tidak berfungsi dan masyarakat dipaksa bertahan dalam keterbatasan akses.
Atas kondisi tersebut, aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengaktifkan serta menjamin operasional rutin kapal di Pelabuhan Obi, Loleo Jaya, dan Indari.
Selain itu, aliansi meminta Dinas Perhubungan bertanggung jawab secara terbuka atas mandeknya transportasi laut dan menyampaikan solusi konkret, bukan sekadar janji. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pelabuhan dan sistem transportasi laut juga dinilai mendesak, termasuk penghentian praktik pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kepulauan.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah diminta untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan elite maupun proyek-proyek seremonial.
“Transportasi laut adalah hak rakyat, bukan belas kasihan pemerintah,” tegas Alfian.
Ia juga menambahkan selama pelabuhan-pelabuhan tersebut dibiarkan mati, selama itu pula negara dianggap absen dan gagal menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat kepulauan.
Tinggalkan Balasan