Setelah Bertemu Wakil Bupati, Aliansi Revolusi Agromaritim Desak Penanganan Transportasi Laut di Halsel

‎Halmahera Selatan, baperone — Aliansi Revolusi Agromaritim yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), serta Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara menyampaikan hasil pertemuan resmi dengan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan kepada publik.

‎Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, di ruang kerja Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, sejak pukul 11.00 hingga 14.30 WIT. Dalam pertemuan itu, aliansi menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai mendesak, khususnya terkait akses dan layanan transportasi laut di Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.

‎Aliansi menilai terganggunya layanan transportasi laut di wilayah tersebut salah satunya disebabkan oleh rute Kapal Venecia yang tidak menjangkau beberapa pelabuhan di maksud.

‎Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.

‎Ketua Umum IPMI, Sahrul Rajaloa, menyatakan bahwa keterlambatan penanganan persoalan transportasi laut berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan.

‎“Masalah transportasi laut ini perlu segera di tangani karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah cepat dan tepat,” ujarnya.

‎Sementara itu, Ketua Umum GPPML, Muhammad Yusuf, menilai persoalan transportasi laut di Pelabuhan Loleo Jaya telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan tindakan konkret.

‎“Permasalahan ini telah di rasakan masyarakat selama berbulan-bulan. Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan dan melakukan penanganan nyata di lapangan,” kata Yusuf.

‎Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan transportasi laut di sejumlah pelabuhan yang di sampaikan oleh aliansi.

‎Menanggapi hal itu, Aliansi Revolusi Agromaritim berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui langkah yang terukur dan memiliki kejelasan waktu pelaksanaan.

‎Ketua Umum GPMO Maluku Utara, Rahman Udin, menyampaikan bahwa aliansi akan terus mengawal proses penanganan yang dijanjikan pemerintah daerah.

‎“Kami berharap ada target waktu yang jelas dan proses yang terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana progres penanganan yang dilakukan,” ujarnya.

‎Aliansi Revolusi Agromaritim juga mengajak masyarakat Halmahera Selatan untuk bersama-sama mengawasi dan mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan penanganan transportasi laut sebagai bagian dari pembangunan daerah berbasis agromaritim.

‎Aliansi Revolusi Agromaritim Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. ‎Mendesak Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk melakukan penanganan cepat, nyata, dan terukur terhadap permasalahan transportasi laut di Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.

‎2. Menolak pola penanganan yang berlarut-larut tanpa realisasi dilapangan.

‎3. Meminta penetapan tenggat waktu yang jelas dan terbuka kepada publik dalam setiap langkah penanganan transportasi laut.

4. ‎Menegaskan bahwa pembangunan agromaritim harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang berpihak pada masyarakat kepulauan.

‎5. Menyatakan akan terus melakukan pengawalan hingga seluruh tuntutan tersebut direalisasikan.