Halsel|Baperone — Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Provinsi Maluku Utara, Sarjan Hud, menyampaikan kritik terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Makian–Kayoa.
Sarjan menyampaikan bahwa para wakil rakyat di dapil tersebut belum memperlihatkan keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat, terutama terkait potensi bencana serta persoalan akses infrastruktur di kawasan pesisir.
Sejumlah persoalan serius tengah dihadapi masyarakat di Kepulauan Guraici dan Makian Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang tinggi memicu kerusakan talud penahan ombak, jembatan, serta longsor akibat abrasi pantai di sejumlah titik wilayah Makian–Kayoa.
“Kondisi ini bukan persoalan kecil. Kerusakan talud dan jembatan akibat abrasi laut sangat mengancam keselamatan masyarakat pesisir, sekaligus berdampak pada akses transportasi dan aktivitas ekonomi warga,” ungkap Sarjan dalam keterangan,Selasa (7/4/2026).
Kerusakan itu berdampak pada akses transportasi dan aktivitas ekonomi warga. Hingga kini belum terlihat langkah konkret maupun pernyataan sikap dari anggota DPRD Halsel Dapil II terkait situasi di Makian-Kayoa
“Perwakilan rakyat seharusnya hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terlebih ketika wilayah yang diwakili menghadapi ancaman bencana yang berpotensi merugikan masyarakat secara luas,” ujarnya.
Sarjan meminta respons cepat dari para legislator daerah dengan mendorong pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait untuk melakukan peninjauan lapangan serta mengambil langkah penanganan darurat.
Respons yang lambat berpotensi memperparah kerusakan infrastruktur pesisir serta meningkatkan risiko keselamatan warga.
“Peran DPRD tidak hanya sebatas fungsi legislasi dan pengawasan di atas kertas. Dalam situasi seperti ini, wakil rakyat harus aktif turun langsung melihat kondisi masyarakat dan menyuarakan kebutuhan mereka agar dapat segera diakomodir,” tegasnya.
Wilayah pesisir seperti Kepulauan Guraici dan Makian Barat dikenal rentan terhadap cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Karena itu perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan.
“Perlu adanya perhatian serius dari DPRD dan Pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mitigasi bencana, pembangunan talud penahan ombak yang kuat, serta perbaikan akses infrastruktur yang terdampak,” imbuhnya.
PW SEMMI Maluku Utara memandang kondisi tersebut sebagai indikator untuk mengukur komitmen anggota DPRD Halsel Dapil II dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.
“Kami harapkan agar DPRD Halsel segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan dinas terkait guna memastikan kondisi di lapangan dapat segera ditangani,” tandasnya.(*)
Tinggalkan Balasan