Ternate — Provinsi Maluku Utara kembali mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada Triwulan I Tahun 2026, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Maluku Utara tumbuh 19,64 persen secara year-on-year (yoy), jauh di atas rata-rata nasional, dengan industri pengolahan berbasis hilirisasi nikel sebagai motor utama pertumbuhan.

Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi sorotan dalam Baabullah Talk Episode 6 yang diselenggarakan oleh Generasi Muda Sultan Baabullah (GEMUSBA), Mengusung tema “Ketika Negeri Bertumbuh, Mengapa Rakyat Masih Gelisah?”, forum ini mengulas sejauh mana pertumbuhan ekonomi telah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Jumat Malam, (10/7/2026).

Diskusi yang dimoderatori Siti Nurhayati Abdullah itu menghadirkan dua narasumber, yakni Pengamat Ekonomi Dr. Mukhtar Adamdan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba, B.Hs., M.Si.

Industri Pengolahan Jadi Penopang

Data BPS menunjukkan sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 44,74 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara, disusul sektor pertambangan sebesar 19,63 persen.

Selain itu, realisasi investasi asing mencapai sekitar US$1,3 miliar, sementara nilai ekspor terus mengalami peningkatan.

Secara makro, indikator tersebut menunjukkan ekonomi Maluku Utara sedang bertumbuh pesat. Namun, pertanyaan mengenai pemerataan manfaat ekonomi masih menjadi perhatian.

Pertumbuhan Belum Sepenuhnya Dinikmati Masyarakat

Dalam pemaparannya, Dr. Mukhtar Adam mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi belum otomatis mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Sebagian besar pertumbuhan berasal dari masuknya investasi besar yang meningkatkan kapasitas produksi industri pengolahan nikel,” kata Mukhtar Adam.

Menurutnya, manfaat ekonomi dari pertumbuhan tersebut masih terbatas dirasakan masyarakat.

“Manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya mengalir ke ekonomi lokal karena sebagian besar produk yang diekspor masih berupa bahan setengah jadi sehingga nilai tambah di daerah masih terbatas dan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Mukhtar juga menyoroti tingginya disparitas harga di Maluku Utara yang dinilai menggerus daya beli masyarakat.

Ia bilang, harga berbagai kebutuhan pokok di sejumlah wilayah masih lebih tinggi dibandingkan daerah lain sehingga kenaikan pendapatan masyarakat belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan.

DPRD Minta APBD Lebih Berpihak ke Rakyat

Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, dalam diskusi menuturkan, pertumbuhan ekonomi berbasis investasi perlu diimbangi dengan kebijakan anggaran yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pentingnya pembangunan jalan tani, akses transportasi produksi, serta infrastruktur yang langsung mendukung aktivitas ekonomi warga, bukan hanya kawasan industri besar,” katanya.

Ia juga menegaskan fungsi pengawasan DPRD harus memastikan anggaran daerah memberikan manfaat yang lebih luas.

“Fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD harus memastikan APBD memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” imbuhnya.

Pinjaman Rp1 Triliun Jadi Perhatian

Dalam diskusi juga mengemuka rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur prioritas periode 2026–2029.

Berdasarkan dokumen usulan kepada DPRD, pinjaman tersebut diajukan karena keterbatasan APBD dan akan digunakan membiayai pembangunan sekitar 228 kilometer jalan serta lebih dari 1 kilometer jembatan, melalui skema pinjaman berbunga sekitar 7 persen dari Bank DKI atau BTN.

Forum membeberkan kondisi itu memunculkan pertanyaan penting, Di tengah pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 20 persen, kapasitas fiskal daerah masih dinilai belum memadai sehingga pemerintah memilih opsi pembiayaan melalui pinjaman.

Meski demikian, para narasumber mengatakan pertanyaan tersebut bukan untuk menolak kebijakan pinjaman, melainkan mendorong adanya transparansi, analisis fiskal yang matang, proyeksi manfaat pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan utang.

GEMUSBA Dorong Pemerataan Hasil Pembangunan

Hemat Gemusba, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara merupakan capaian penting, namun manfaatnya harus dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Mereka juga menyoroti masih terkonsentrasinya pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan, tingginya disparitas harga, serta pentingnya pengawasan terhadap penggunaan pinjaman daerah agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baabullah Talk Episode 6 pun ditutup dengan pertanyaan mendasar yang dianggap perlu dijawab melalui kebijakan publik, yakni bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat di tengah masih tingginya biaya hidup, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, dan belum meratanya manfaat pembangunan.(*)

 

Post Views: 234