Morotai,Baperone — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Morotai secara tegas mendesak Partai Demokrat agar segera mengambil langkah tegas terhadap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Halmahera Utara–Morotai, Aksandri Kitong.Desakan ini muncul setelah beredarnya dugaan narasi provokatif yang disampaikan Aksandri dalam sebuah percakapan di grup WhatsApp yang dinilai memicu keresahan di tengah masyarakat.
Ketua EK-LMND Morotai, Habib Inga, menilai pernyataan tersebut sangat tidak pantas keluar dari seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dan penjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, ucapan yang bernada provokatif dari seorang wakil rakyat bukan hanya melanggar etika politik, tetapi juga berpotensi memecah belah kehidupan sosial masyarakat Maluku Utara.
“Seorang anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketenangan masyarakat, bukan justru menyebarkan narasi yang memancing konflik. Pernyataan seperti itu sangat tidak mencerminkan etika, kedewasaan politik, dan tanggung jawab seorang wakil rakyat,” tegas Habib Inga kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).
Habib mengatakan, dalam situasi sosial yang membutuhkan persatuan dan kerja sama semua pihak, perilaku pejabat publik dengan gampang mengeluarkan pernyataan provokatif justru dapat memperkeruh keadaan.Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk kegagalan moral dalam kepemimpinan politik.
Menurutnya, ruang digital seperti WhatsApp bukanlah ruang privat yang bebas dari tanggung jawab. Setiap ucapan pejabat publik, sekalipun disampaikan dalam grup percakapan, tetap memiliki dampak luas ketika tersebar ke khalayak umum
“Pejabat publik harus sadar bahwa setiap kata yang mereka sampaikan memiliki konsekuensi sosial. Jika narasi yang disampaikan bernuansa provokatif, maka dampaknya bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan sosial kita,” ujarnya.
Karena itu, EK-LMND Morotai mendesak Partai Demokrat sebagai partai politik yang menaungi Aksandri Kitong untuk tidak tinggal diam.Habib menilai partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas kadernya, terutama yang sedang menduduki jabatan publik.
“Kami mendesak Partai Demokrat agar segera mengambil sikap tegas terhadap Aksandri Kitong,Jika benar terbukti menyebarkan narasi provokatif yang meresahkan masyarakat, maka tidak ada alasan bagi partai untuk mempertahankannya.Partai harus berani memecat yang bersangkutan demi menjaga marwah politik,” ucapnya
Lebih jauh, Habib juga meminta agar mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) segera diproses jika partai mengambil langkah pemecatan.hemat dia, lembaga DPRD harus diisi oleh figur yang memiliki integritas, tanggung jawab moral, serta kemampuan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.
“Langkah PAW harus dipertimbangkan. DPRD adalah lembaga terhormat yang mewakili kepentingan rakyat.Karena itu, orang yang duduk di dalamnya harus memiliki sikap kenegarawanan dan mampu menjaga persatuan masyarakat,” katanya.
“Rakyat masih berjuang menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan. Mereka membutuhkan wakil rakyat yang bekerja, bukan yang menciptakan kegaduhan.Politik seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sarana untuk memancing konflik,” Tambahnya
Ia juga,mengingatkan bahwa fenomena politisi yang gemar memancing konflik melalui narasi provokatif merupakan ancaman serius bagi kehidupan demokrasi.Jika dibiarkan, hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan wakil rakyat.
“Kehilangan moral dalam politik adalah bencana. Jika pejabat publik justru menjadi provokator, maka kepercayaan masyarakat terhadap politik akan semakin merosot.Ini yang harus kita cegah bersama,” kata Habib.
Di sisi lain, EK-LMND Morotai juga mengimbau masyarakat Maluku Utara, khususnya di Halmahera Utara dan Pulau Morotai, agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang berpotensi memecah belah.
“Masyarakat jangan terpancing dengan situasi yang terjadi belakangan ini,kita tetap menjaga keberagaman antar sesama”imbuhnya
Habib mengungkapkan,bahwa masyarakat saat ini semakin kritis membaca perilaku para pejabat.Karena itu,setiap tindakan yang tidak mencerminkan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat akan mendapat sorotan keras dari publik.
“Publik sekarang tidak lagi diam,Setiap perilaku pejabat yang tidak mencerminkan tanggung jawab moral akan mendapat kritik keras dari masyarakat.Ini adalah bagian dari kontrol demokrasi,” ungkapnya
Desakan EK-LMND Morotai ini menambah panjang sorotan Khalayak terhadap dugaan narasi provokatif yang beredar di ruang digital. Banyak pihak menilai kasus kian ramai diperbincangkan harus menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan aplikasi percakapan.(*)
Tinggalkan Balasan