Ternate — Ratusan massa yang tergabung dalam tiga kelompok gerakan mahasiswa menggeruduk Kantor Wali Kota Ternate, Senin (15/6/2026), Aksi yang dipusatkan di depan kantor pemerintahan itu menjadi luapan kemarahan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mahalnya kebutuhan pokok, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Bergerak Bersama Masyarakat (BBM), Universitas Khairun Bergerak, dan Koalisi Barisan Rakyat Menggugat (Kobar) membawa sedikitnya belasan tuntutan, mulai dari penurunan harga BBM non-subsidi, pencabutan UU Polri dan UU TNI, hingga penuntasan berbagai persoalan daerah di Maluku Utara.

Koordinator Aliansi Bergerak Bersama Masyarakat (BBM), Michael Doru, menegaskan kenaikan harga BBM menjadi bukti bahwa pemerintah pusat gagal memahami kondisi masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada bahan bakar untuk bekerja dan bertahan hidup.

“Kami melihat situasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak berpihak kepada rakyat, Kenaikan BBM berdampak langsung pada nelayan, petani, buruh, pedagang kecil, dan masyarakat bawah yang menggantungkan hidup pada aktivitas harian,” tegas Michael di Hadapan Awak Media Ketika diwawancarai

Selain menuntut penurunan harga BBM, massa juga mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, pencabutan UU Polri yang baru disahkan, serta menarik militer non-organik kembali ke barak.

Di tingkat daerah, massa menuntut Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusut tuntas kasus pembunuhan di wilayah Haltim-Halteng serta menghentikan rencana pengelolaan pulau-pulau kecil seperti Pulau Mor, Pulau Syafi, dan Pulau Liwo yang dikaitkan dengan kepentingan investasi pariwisata.

Sementara untuk Pemerintah Kota Ternate, massa mendesak penyediaan layanan ambulans laut bagi masyarakat Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua. Mereka juga menyoroti praktik penjualan BBM eceran yang dinilai tidak terkendali.

“Kami menduga ada pengecer yang memainkan harga Pertamax maupun Pertalite, Ada yang menjual sampai Rp15 ribu, Rp16 ribu bahkan Rp17 ribu per liter. Ini harus ditertibkan,” ujar Michael.

Ia memperingatkan bahwa aksi yang digelar belum akan berhenti apabila pemerintah tetap memilih diam.

“Kalau hari ini tidak ada respons serius dari pemerintah, kami akan melakukan konsolidasi lebih besar bersama buruh, pedagang dan tukang ojek untuk aksi lanjutan. Kami akan terus mendesak sampai persoalan rakyat diselesaikan,” katanya.

Gelombang protes mahasiswa mendapat dukungan langsung dari kalangan tukang ojek yang sehari-hari merasakan dampak kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok.

Rahman (57), tukang ojek yang mangkal di kawasan Gamalama, mengaku kondisi ekonomi semakin menekan masyarakat kecil.

“Torang masyarakat so tara mampo lagi. Bila perlu ganti pemerintah, Prabowo ganti saja. Karena itu torang tetap dukung aksi mahasiswa dari daerah sampai di pusat,” ujarnya.

Rahman mengaku kesulitan memperoleh BBM subsidi, Keterbatasan pasokan membuat banyak pengemudi terpaksa membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal.

“Tong dapat minyak subsidi susah sekali. Akhirnya terpaksa beli Pertamax,” ucapnya

Keluhan serupa disampaikan Tedi (46). Menurutnya, kenaikan BBM telah memicu lonjakan harga kebutuhan rumah tangga.

“Dulu pengeluaran sehari Rp100 ribu. Sekarang lebih dari itu, Harga beras naik, ikan naik, sementara penumpang makin sepi. Karena itu kami mendukung aksi mahasiswa,” imbuhnya

M. Rafsan, peserta aksi dari Aliansi Unkhair Bergerak sekaligus Presiden BEM Fakultas Teknik Universitas Khairun, menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi dan kelangkaan BBM subsidi telah memperparah tekanan ekonomi masyarakat, termasuk mahasiswa yang datang dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di Ternate.

“Kenaikan BBM berdampak ke semua sektor, Mahasiswa juga merasakan langsung karena biaya hidup ikut meningkat,” sesalnya

Rafsan menegaskan massa aksi tidak hanya berbicara soal BBM, Mereka juga menuntut penangkapan mafia BBM di Ternate, pengusutan kasus pembunuhan di Haltim-Halteng, pengesahan UU Masyarakat Adat, penghentian kriminalisasi aktivis, pendidikan gratis, hingga pembayaran gaji PPPK yang belum terealisasi.

“Kami mendesak distribusi BBM subsidi di Maluku Utara dilakukan secara merata tanpa pembatasan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Di lokasi yang sama, Faisal Tulado dari Koalisi Barisan Rakyat Menggugat(Kobar) mendesak pemerintah segera mengevaluasi berbagai program yang dianggap tidak menjawab kebutuhan rakyat.

“Pemkot Ternate harus menertibkan penjualan BBM di tingkat pengecer yang menaikkan harga sesuka hati. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban,” ucap dia dengan suara tegas

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan, Hingga massa membubarkan diri, tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat belum mendapat tanggapan langsung dari pihak pemerintah yang menjadi sasaran demonstrasi.(*)

 

Post Views: 283