Oleh: M.Tamhir Tamrin (Sekjend BEM FIB Unkhair dan Warga Desa Pigaraja)
Halmahera Selatan bukan sekadar nama kabupaten di peta Maluku Utara.Ia adalah ruang hidup yang dibentuk oleh laut dan darat secara bersamaan. Desa-desa berdiri di pesisir, kaki bukit, dan tepian sungai. Aktivitas ekonomi bergantung pada pergerakan,Ikan harus sampai ke pasar,Hasil kebun harus diangkut ke kabupaten kota, Anak sekolah harus menyeberang,Pasien harus dirujuk.apalagi dalam wilayah kepulauan seperti ini, konektivitas bukan pelengkap pembangunan,Ia adalah fondasi.
Karena itu, ketika visi agromaritim digaungkan sebagai arah pembangunan, publik wajar berharap banyak. Agromaritim secara konseptual berarti penguatan sektor pertanian dan kelautan secara terpadu.Laut dikelola produktif dan aman,Pertanian ditopang oleh infrastruktur dan distribusi yang lancar,Rantai logistik diperkuat.Nilai tambah diciptakan di dalam daerah,Secara teori,Halmahera Selatan memang cocok dengan konsep itu
Realitas sosial tidak bisa ditutupi oleh konsep
Empat tahun terakhir menjadi periode yang cukup untuk melihat apakah keselamatan dan konektivitas benar benar menjadi prioritas. Pada 18 Juli 2022, tragedi KM Cahaya Arafah terjadi di perairan Tokaka, Gane Barat.Kapal penumpang itu mengangkut sekitar 66 orang,Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menyita perhatian luas. Sedikitnya 10 orang ditemukan meninggal dunia. Bagi keluarga korban, tragedi itu adalah kehilangan yang tidak tergantikan namun Bagi pemerintah daerah, seharusnya itu menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem pelayaran rakyat.
Agustus 2023, LCT Modern Putra Samudera tenggelam di perairan Halmahera Selatan.Satu anak buah kapal dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya hilang.Maret 2025, longboat KM Siti Mambulu tenggelam di sekitar perairan Obi dan Tiga orang dilaporkan hilang.Januari 2026, longboat rute Babang menuju Pigaraja yang mengangkut 59 penumpang tenggelam akibat gelombang tinggi,Satu balita meninggal dunia dan satu penumpang lainnya hilang.
Jika dihitung secara sederhana, dalam rentang waktu 2022 sampai awal 2026 terdapat setidaknya empat insiden kapal tenggelam di wilayah Halmahera Selatan dengan korban meninggal dan hilang.Ini bukan wilayah dengan lalu lintas pelayaran sebesar kota pelabuhan besar, Namun angka insiden seperti itu sudah cukup untuk menyalakan alarm serius.
Setiap insiden selalu diikuti dengan pernyataan evaluasi.Selalu ada janji pembenahan.Tetapi masyarakat di desa desa pesisir tetap berangkat dengan rasa khawatir ketika gelombang mulai meninggi. Longboat tetap menjadi pilihan utama karena tidak ada alternatif lain yang benar benar aman dan cepat.
Di titik ini, pertanyaan mendasar muncul. Apakah agromaritim hanya dipahami sebagai peningkatan produksi ikan dan hasil kebun, atau juga sebagai komitmen memperkuat keselamatan dan infrastruktur penunjangnya.
Laut di Halsel bukan sekadar ruang ekonomi.Ia adalah jalan raya utama,Anak sekolah, ibu hamil, pedagang kecil, semua bergantung pada perahu kayu dan longboat.Dalam kondisi seperti itu, standar keselamatan seharusnya menjadi urusan utama, bukan tambahan. Pemeriksaan kelayakan kapal tidak boleh formalitas.Batas jumlah penumpang harus ditegakkan,Edukasi terhadap nakhoda dan pemilik kapal harus berkelanjutan,Informasi cuaca harus menjadi rujukan mutlak, bukan sekadar imbauan.
persoalan tidak berhenti di laut
Ketika laut tidak memungkinkan dilalui, jalur darat menjadi harapan. Di Pulau Bacan, jalan lintas Babang-Pigaraja-Wayaua adalah salah satu urat nadi penting. Jalur ini menghubungkan desa desa dengan pusat pemerintahan dan layanan kesehatan di Labuha. Hasil kebun, bahan bangunan, kebutuhan pokok, serta pasien rujukan melewati jalan ini.
Jika jalan tersebut tidak benar benar mantap, maka efeknya berlapis. Kendaraan pengangkut hasil kebun membutuhkan waktu lebih lama. Ongkos angkut meningkat. Harga di tingkat konsumen ikut terpengaruh. Dalam kondisi darurat, ambulans atau kendaraan rujukan harus memperlambat laju karena lubang dan genangan dan jalan tanah yang hancur akibat hujan.
Sejumlah warga masih menyampaikan keluhan tentang titik titik jalan yang rusak, berlubang, serta drainase yang kurang memadai. Saat musim hujan, genangan mempercepat kerusakan aspal. Perjalanan menjadi lebih berisiko, terutama pada malam hari.
Kasus rujukan ibu hamil dari Desa Wayatim pada 26 Februari 2026 memperlihatkan betapa rapuhnya sistem konektivitas jika satu elemen infrastruktur belum selesai. Seorang ibu hamil dirujuk dari Polindes menuju Puskesmas Bibinoi dan direncanakan ke RSUD Labuha. Cuaca laut saat itu tidak memungkinkan penyeberangan. Jalur darat menjadi satu satunya pilihan. Namun rombongan tertahan banjir di sungai karena belum adanya jembatan permanen.
Waktu terbuang berjam jam. Petugas kesehatan harus berjalan kaki menembus arus untuk mencari bantuan.Ketika akhirnya pasien tiba di fasilitas kesehatan, bayi lahir dalam kondisi asfiksia dan sang ibu mengalami pendarahan. Situasi ini terjadi di wilayah terpencil tanpa akses sama sekali.Ini terjadi dalam satu kabupaten yang memiliki visi besar pembangunan berbasis agromaritim.
Bayangkan posisi keluarga pasien di satu sisi laut tidak bisa dilalui,di sisi lain sungai meluap tanpa jembatan.di tengah situasi itu ada nyawa yang dipertaruhkan. Pembangunan dalam bentuk apa pun tidak akan berarti jika pada momen krusial seperti itu sistem tidak mampu menjamin akses cepat dan aman.
Masalah berikutnya adalah distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian. Pasokan beras, gula, dan sejumlah bahan pokok di Bacan dan wilayah sekitarnya masih banyak bergantung pada distribusi melalui jalur laut. Ketika gelombang tinggi dan kapal distribusi tertunda, pasokan ikut tersendat.Harga bisa mengalami kenaikan,Ketersediaan menipis di tingkat pengecer.
Artinya, meskipun memiliki potensi pertanian, sistem ketahanan pangan lokal belum sepenuhnya stabil.Produksi mungkin ada, tetapi distribusi dan logistik belum sepenuhnya kuat untuk mengurangi ketergantungan pada suplai dari luar melalui jalur laut.
Agromaritim yang sejati bukan hanya soal menyebut potensi laut dan darat dalam satu kalimat,Ia menuntut integrasi. Pelabuhan rakyat harus tertib dan aman Jalan penghubung antar desa harus mantap,Jembatan di titik rawan banjir harus diprioritaskan,Sistem rujukan kesehatan harus dirancang dengan skenario darurat yang realistis,adapun distribusi hasil pertanian harus didukung oleh infrastruktur penyimpanan dan transportasi yang efisien.
Dalam empat tahun terakhir, laut Halsel mencatat korban jiwa akibat kapal tenggelam. Jalur darat strategis masih menyisakan persoalan apalagi Sungai tanpa jembatan menghambat rujukan medis,diistribusi bahan pokok masih rentan terhadap gangguan pelayaran. Semua fakta ini berada dalam satu wilayah yang sama.
Masyarakat Halmahera Selatan tidak menilai pembangunan dari istilahnya. Mereka menilai dari pengalaman sehari hari. Apakah mereka bisa menyeberang dengan aman. Apakah ambulans bisa melaju tanpa hambatan. Apakah harga bahan pokok stabil meski ombak tinggi. Apakah ibu hamil bisa sampai ke rumah sakit tanpa tertahan banjir.
Visi yang besar memang penting.Tetapi seyogianya yang lebih penting adalah konsistensi menyelesaikan masalah mendasar belum lagi Pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan sensitivitas khusus.Ia tidak bisa dipukul rata dengan pendekatan wilayah daratan luas yang memiliki banyak alternatif jalur.
Halmahera Selatan membutuhkan sistem transportasi laut yang benar benar aman,jalan lintas yang kokoh dan tahan cuaca, jembatan permanen di titik sungai rawan,penguatan distribusi pangan lokal agar tidak selalu bergantung pada kapal yang bisa saja tertunda karena gelombang.
Selama risiko berlayar masih tinggi, jalur darat belum sepenuhnya mantap, dan akses kesehatan masih bisa terhenti karena infrastruktur dasar belum tuntas, selama itu pula visi agromaritim belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Pembangunan yang berpihak tidak diukur dari seberapa sering istilah strategis diucapkan.Ia diukur dari seberapa kecil kecemasan warga ketika berangkat dari rumah,Dari seberapa cepat pasien sampai ke rumah sakit,dan seberapa stabil harga bahan pokok di pasar.
Di antara gelombang, jalan rusak, dan sungai tanpa jembatan, masyarakat Halmahera Selatan bukan sekadar menunggu lebih dari konsep. Mereka menunggu bukti bahwa keselamatan, akses, dan kebutuhan dasar benar benar ditempatkan di atas segalanya.
Tinggalkan Balasan