Ternate,baperone — Pemanggilan 14 warga Desa Sagea–Kiya dipanggil oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah terus

menuai sorotan publik. Gelombang solidaritas kembali menguat di Kota Ternate.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam aksi Save Sagea menggelar unjuk rasa pada Senin, 16 Februari 2026. Aksi berlangsung di dua titik, yakni Pasar Barito dan Landmark Kota Ternate. Demonstrasi ini merupakan lanjutan (jilid II) dari aksi sebelumnya dengan tajuk “Hentikan Operasi PT MAI dan Stop Kriminalisasi Warga Sagea–Kiya.”

Berbagai organisasi turut terlibat, di antaranya Sekolah Critis Maluku Utara (SC MU) dan Liga Mahasiswa Indonesia Demokrasi (LMID) Kota Ternate. Massa membawa umbul-umbul dan poster bertuliskan “Naikkan Upah Buruh,” “Stop Kriminalisasi Gerakan Rakyat,” serta “Lawan Perampasan Ruang Hidup di Maluku Utara.”

Koordinator Lapangan, Yasir Ashari, menyatakan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari protes sebelumnya sekaligus bentuk tekanan kepada pemerintah daerah.

“Kami akan terus menyuarakan dan melakukan propaganda terkait dugaan ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap gerakan rakyat, khususnya di Desa Sagea, Halmahera Tengah,” ujar Yasir kepada media di lokasi aksi,(16/2/2026) kemarin

Ia menambahkan bahwa relasi manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Menurutnya, negara kerap mengambil alih ruang hidup masyarakat demi kepentingan investasi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Selain menyoroti pemanggilan 14 warga Sagea–Kiya, massa juga mengangkat persoalan ketenagakerjaan. Yasir menyebutkan tuntutan atas tiga buruh PT HTE yang meninggal dunia akibat tertimbun material di area PT MHM saat menjalankan aktivitas perusahaan.

“Masalah-masalah seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun hingga 2026,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa situasi tersebut berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yasir menegaskan, gerakan perlawanan akan terus dibangun dan diperluas sebagai respons terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang dinilai merugikan masyarakat.

“Hanya ini tugas dan perlawanan bagi orang terpelajar untuk merespons masalah tersebut,” tutupnya.

Post Views: 552