Morotai — Gelombang perlawanan mahasiswa kembali mengguncang Pulau Morotai, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Unipas Bergerak menggeruduk Kantor Bupati dan DPRD Pulau Morotai, Rabu (17/6/2026), sambil membawa sederet tuntutan yang menyasar pemerintah daerah dan para wakil rakyat.

Aksi yang melibatkan BEM FPIK, FKIP, Ekonomi, Teknik, FISIP hingga Matematika itu tidak hanya menyoroti isu nasional, tetapi juga mengangkat berbagai persoalan lokal yang selama ini dinilai dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Presiden BEM Universitas Pasifik Morotai, Rifaldi Majid, menegaskan kesabaran mahasiswa telah mencapai batas, Ia memberi waktu 15 hari kepada Pemerintah Daerah Pulau Morotai untuk menjawab dan menyelesaikan tuntutan yang diajukan.

“Persoalan lokal ini sudah menjadi problem klasik yang sampai hari ini tidak pernah diselesaikan secara serius oleh DPRD maupun pemerintah daerah, Karena itu kami memberikan waktu 15 hari untuk segera menyelesaikannya,” tegas Rifaldi kepada awak media.

Rifaldi Madjid, Presiden Badan Eksekutif (BEM) Universitas Pasifik (Unipas).|Foto: Istimewa

Menurutnya, sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU, keterbatasan kuota BBM subsidi bagi nelayan dan kendaraan umum, minimnya SPBU dan SPBUN di kecamatan-kecamatan, hingga dugaan kriminalisasi masyarakat dalam konflik lahan merupakan masalah yang terus berulang tanpa solusi nyata.

Mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemutusan anggaran akhir studi mahasiswa Unipas yang dinilai mencederai hak pendidikan dan masa depan generasi muda Morotai.

Rifaldi memperingatkan bahwa aksi yang berlangsung hari ini hanyalah peringatan awal, Jika dalam waktu yang diberikan tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, gelombang massa yang lebih besar akan kembali turun ke jalan.

“Kalau dalam 15 hari problem daerah tidak diselesaikan, kami akan kembali menggeruduk Kantor Bupati dengan membawa ratusan ban dan menggelapkan area kantor bupati sebagai bentuk protes,” tandasnya.

Sebelumnya, puluhan ban bekas dibakar di depan Kantor DPRD Pulau Morotai. Asap hitam membumbung tinggi sebagai simbol kemarahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai terus dipendam tanpa penyelesaian.

Hingga aksi berlangsung selama beberapa jam, massa tetap bertahan di depan kantor DPRD sambil menunggu sikap resmi para wakil rakyat, Bagi mahasiswa, Morotai tidak lagi membutuhkan janji dan rapat seremonial, melainkan keberanian pemerintah untuk menuntaskan persoalan yang selama bertahun-tahun membebani masyarakat. Jika tidak, mahasiswa memastikan jalanan Morotai akan kembali dipenuhi gelombang perlawanan yang lebih besar.(*)