Morotai — Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara Distrik Morotai menyampaikan 10 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam kegiatan refleksi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Adil No, Unggul No, Sejahtera? Sengsara Yes”. Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, ekonomi masyarakat, sengketa lahan, infrastruktur, serta realisasi janji politik pemerintah daerah.

Koordinator SAMURAI Distrik Morotai, Rifaldi Umar, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah krisis air bersih yang dialami masyarakat.

“Krisis air bersih yang melanda masyarakat Morotai hari ini harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Selain itu, ada sekitar 10 tuntutan rakyat yang kami sampaikan sebagai alarm keras bagi kekuasaan: Kabupaten Pulau Morotai hari ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Rifaldi dalam orasinya.

Menurut Rifaldi, persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut juga mencakup tekanan terhadap tanah, hutan, sungai, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Ia menilai akses masyarakat terhadap sumber daya alam semakin terbatas.

SAMURAI kemudian menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah daerah, yaitu:

  1. Krisis air bersih. SAMURAI meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menangani kelangkaan air bersih yang, menurut mereka, membuat sebagian warga bergantung pada sumber air yang dinilai tidak layak atau harus membeli air galon dengan harga tinggi.
  2. Harga komoditas. SAMURAI meminta pemerintah melakukan intervensi untuk menstabilkan harga pala, cengkeh, dan kopra yang menjadi komoditas masyarakat.
  3. Perlindungan perempuan dan anak. SAMURAI mendesak adanya penegakan hukum serta sistem perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
  4. Transportasi pendidikan di Desa Tutuhu. SAMURAI mempertanyakan ketiadaan bus sekolah bagi pelajar di Desa Tutuhu. Mereka menyebut terdapat siswa yang harus berjalan kaki hingga sekitar 5 kilometer untuk menuju sekolah dan mengaitkan kondisi tersebut dengan risiko putus sekolah.
  5. Sengketa tanah adat dengan TNI AU. SAMURAI meminta pemerintah turut menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat adat dan TNI Angkatan Udara di sekitar lingkar bandara. Mereka meminta adanya kepastian hukum serta dialog yang transparan dengan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.
  6. Anak tidak bersekolah. SAMURAI meminta pemerintah daerah menindaklanjuti data sekitar 3.000 anak di Morotai yang disebut tidak bersekolah atau putus sekolah. Mereka mendorong program wajib belajar dan bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.
  7. Pelabuhan penyeberangan Taman Kota. SAMURAI meminta pemerintah memperbaiki fasilitas pelabuhan penyeberangan Taman Kota yang mereka nilai mengalami kerusakan dan berpotensi mengganggu keselamatan penumpang.
  8. Hibah akhir studi Universitas Pasifik Morotai (UPM). SAMURAI meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menuntaskan hibah atau bantuan akhir studi bagi mahasiswa UPM sesuai dengan kebijakan dan janji yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
  9. Uang akhir studi mahasiswa angkatan 2023–2025. SAMURAI meminta pembayaran uang akhir studi bagi mahasiswa angkatan 2023–2025 yang menurut mereka belum direalisasikan selama tiga tahun terakhir.
  10. Realisasi janji politik Rusli-Rio. SAMURAI meminta pemerintah mempertanggungjawabkan sejumlah janji politik pasangan Rusli Sibua dan Kristian Pawane yang menurut mereka belum terealisasi hingga memasuki tahun ketiga masa pemerintahan.

Dalam aksi tersebut, orator SAMURAI, Nando, juga menyoroti persoalan air bersih, kondisi petani, anggaran akhir studi mahasiswa, serta sengketa lahan.

“Kami bertanya, merdeka dari apa jika air bersih saja harus dibeli? Merdeka dari siapa jika tanah leluhur dirampas? Bagaimana nasib realitas yang dirasakan ibu-ibu petani, masalah anggaran akhir studi yang belum dikembalikan, dan warga yang hidup dalam ketakutan sengketa lahan,” ujar Nando dalam orasinya.

SAMURAI menyatakan tema “Sengsara Yes” digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mereka temukan di lapangan. Mereka meminta pemerintah daerah menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam tuntutannya, SAMURAI juga meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai memberikan respons terhadap persoalan yang disampaikan mahasiswa.

Aksi tersebut sekaligus menjadi penyampaian aspirasi mahasiswa terkait sejumlah persoalan di Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari pelayanan air bersih, pendidikan, komoditas pertanian, perlindungan perempuan dan anak, persoalan pertanahan, infrastruktur transportasi, hingga bantuan pendidikan bagi mahasiswa.

Hingga berita ini disusun, tuntutan yang disampaikan SAMURAI dalam aksi tersebut merupakan pernyataan dan aspirasi dari pihak mahasiswa.

Respons resmi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai maupun DPRD Kabupaten Pulau Morotai terhadap 10 tuntutan tersebut belum tercantum dalam bahan berita ini.

Post Views: 417