Oleh:Arsil Djaguna
Minyak tanah subsidi itu bukan sekadar cairan di jeriken. Bagi emak-emak di pelosok morotai, spesifik di Desa Cucumare. minyak tanah adalah nyawa dapur. Ia penentu apakah hari ini keluarga makan atau tidak. Maka ketika warga tak mendapat hak atas minyak tanah subsidi, yang dirampas bukan cuma BBMT subsidi, tapi yang dirampas adalah hak hidup yang paling dasar.
Subsidi untuk siapa?
Logika subsidi itu sederhana. kata ekonom Faisal Basri, Negara hadir untuk melindungi yang lemah, bukan memberi karpet merah untuk yang kuat. Minyak tanah subsidi lahir karena masih ada jutaan rakyat yang belum tersentuh gas 3 kg dan listrik untuk kompor induksi. Tapi fakta di lapangan, distribusi minyak tanah ke masyarakat, tidak sesuai kuota yg di tetapkan oleh Pemerintah Daerah dan ada juga sebagian masyarakat tak mendapatkan haknya selama 9 bulan lamanya. sementara, ada kelebihan kuota dan kemudian dari kelebihan itulah pengecer jual dengan harga 11.000 per liter walaupun itu minyak masyarakat, seperti yg terjadi di Desa Cucumare.
Ini bukan salah distribusi. Ini salah keberpihakan. Ketika jeriken emak-emak pulang kosong tapi tangki pengusaha pulang penuh, demokrasi ekonomi kita sedang sakit. Ini artinya bahwa Negara (PEMDA) kalah dengan mafia tangki.
Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa Keadilan sosial tidak akan lahir dari sistem yang membiarkan yang kuat menindas yang lemah. Hari ini, yang kuat itu namanya penimbun, agen nakal, dan oknum yang bermain mata. Mereka memotong jalur distribusi, membuat subsidi belok sebelum sampai ke dapur rakyat.
Olehnya itu, Pemerintah Daerah(perindagkop), dan DPRD komisi II yang membidangi sektor perdagangan dan distribusi, jangan hanya berdiam diri di kantor tapi turun di lapangan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Sebab, Dampaknya bukan cuma ekonomi, tapi kemanusiaan.
Tan Malaka bilang, Kalau rakyat lapar, negara dalam bahaya. Dapur tak ngebul berarti anak sekolah berangkat dengan perut kosong. Ibu-ibu kembali menghirup asap kayu, paru-paru jadi korban. UMKM kue, warung makan, penjual gorengan mati pelan-pelan. Kemiskinan struktural dilanggengkan bukan karena rakyat malas, tapi karena hak dasarnya dirampas sistem. Kata Gus Dur, Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Subsidi ada, anggaran ada, tapi kejujuran distribusi yang hilang.
Kalau Pemerintah Daerah serius untuk mengembalikan minyak tanah ke dapur rakyat, ada 3 langka yg tak bisa di tawar:
Pertama, Buka data.Pemda wajib umumkan kuota, jadwal bongkar, dan nama pangkalan tiap hari. Rakyat berhak tahu ke mana haknya pergi. Seperti kata Pramoedya, Tahu itu melawan.
Kedua, Hukum yang menggigit,Cabut izin pangkalan nakal, pidana penimbun. Jangan cuma imbauan. Soe Hok Gie sudah bilang, Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.
Ketiga, terjun ke lapangan untuk memastikan bahwa distribusi minya tanah subsidi dari pangkalan, pengecer sampai ke masyarakat, ada keadilan didalamnya.
Minyak tanah subsidi adalah tes paling jujur untuk negara (PEMDA) berpihak ke siapa? Kalau dapur rakyat tetap gelap sementara tangki pengusaha terang benderang, maka kita sedang menyaksikan demokrasi dibakar dengan kayu bakar. Dan ingat pesan Soekarno, Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hari ini, bangsa sendiri itu adalah pemburu rente yang menggelapkan hak rakyat dari balik meja perizinan dan gudang penimbunan.
Suara rakyat mungkin pelan, tapi asap dari dapur yang tak ngebul itu pedih. Dan pedih itu, cepat atau lambat, akan jadi api.(*)
Artikel ini ditulis langsung oleh Arsil Djaguna, Penulis Merupakan Camerad Samurai Maluku-Utara
Tinggalkan Balasan