Oleh:Rifaldi Umar
Kawan, di Morotai hari ini, kita tidak hanya menyaksikan krisis kebijakan dan kejujuran, tetapi kita sedang hidup dalam krisis ide, integritas dan kebijaksanaan. Janji kampanye yang dahulu gembar gemborkan kepada rakyat Morotai oleh rezim saat ini, sebagai jalan kemenangan, pembebasan dan kesejahteraan justru berubah menjadi beban baru bagi rakyat. Perbaikan ekonomi, pendidikan berkualitas, atensi kepada janda dan lansia yang dijanjikan insentif Rp 2 juta menyusut drastis menjadi Rp300 ribu; bukan sekadar angka yang dipangkas, melainkan martabat yang direduksi.
Di saat yang sama, TPP ASN tidak pernah dinaikkan secara formal, lalu secara diam-diam dipaksa membayar retribusi gym Rp200 ribu. Ini bukan kebijakan, ini ilusi dan prostitusi kesejahteraan. Fenomena ini menunjukkan satu hal mendasar: daerah ini, mulai mengidap penyakit klasik kekuasaan yaitu bahasa normatif yang manipulatif. Istilah seperti “peningkatan kesejahteraan,” “optimalisasi PAD,” atau “penataan sistem” digunakan sebagai tirai retorika untuk menutupi realitas yang kontradiktif.
Dalam teori politik, ini disebut sebagai linguistic masking, di mana bahasa dijadikan alat untuk menutupi ketimpangan struktural. Kemudian, kita menyaksikan disorientasi birokrasi. Punishment bagi ASN yang katanya dihilangkan, tetapi pemotongan tunjangan tetap berjalan. Itu artinya sangsi tetap berlaku hanya bahasanya saja yang diromantiskan. Akhirnya berujung pada konflik internal bahkan nyaris berujung adu fisik, seperti yang terjadi di Kesbangpol beberapa waktu kemarin.
Ini adalah tanda bahwa sistem kita tidak lagi berjalan berdasarkan rasionalitas institusional, melainkan tekanan kekuasaan. Negara kecil bernama Morotai sedang kehilangan etika dasarnya. Janji Rp 200 juta untuk pemuda desa yang tak kunjung terealisasi adalah bentuk lain dari apa yang oleh para pemikir disebut sebagai false promise politics. Janji dijadikan alat mobilisasi elektoral, bukan kontrak moral. Sementara itu, sektor-sektor vital seperti PDAM, air bersih, jaringan sinyal, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan justru mengalami kemunduran dibanding rezim sebelumnya. Paling parahhhhhh Kawan…!!
Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan ideologis dalam memahami fungsi negara. Sejarah telah memberi kita cermin yang kelam. Dalam Revolusi Prancis abad 18, ketika rakyat bangkit bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena pajak yang menindas dan elite yang hidup dalam kemewahan sambil berbicara atas nama rakyat. Ketika bahasa kekuasaan terlalu jauh dari realitas, maka revolusi menjadi jalan terbaiknya.
Demikian pula di Jerman era Adolf Hitler, kekuasaan tidak hanya dibangun dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan propaganda yang sistematis, yang digerakkan oleh Joseph Goebbels. Kebohongan diulang terus-menerus hingga tampak seperti kebenaran. Bahasa dijadikan senjata, bukan alat komunikasi. Semua kekejaman dan kesalahannya dibalik menjadi perjuangan suci dan demi masa depan Jerman, itu disampaikan melalui saluran media massa yang massif.
Kawan-kawan ku, lalu apakah Morotai sedang menuju ke arah itu? Tentu dalam skala berbeda, tetapi pola-pola kecilnya sudah terlihat: pajak dan retribusi yang membebani, janji yang direduksi, serta bahasa yang dimanipulasi. Ini adalah alarm serius bagi demokrasi lokal kita. Maka sebagai kaum intelektual kita tidak boleh membiarkan semua ini, sudah waktunya kita katakan “Lawan, lawan dan lawan”. Kata Che Guevara “Jika engkau gemetar dan marah atas setiap ketidakadilan, maka kita adalah kawan.”
Maka, solusinya adalah Pertama, hentikan narasi rekayasa. Rakyat tidak butuh kata-kata indah, mereka butuh kejujuran. Kedua, realisasikan visi-misi yang dijanjikan. Kekuasaan adalah kontrak, bukan panggung retorika. Ketiga, cabut program yang menindas rakyat. Kebijakan harus memberi.(*)
Artikel ini ditulis langsung oleh rifaldi umar selaku Koordinator Distrik Unipas Samurai Maluku-Utara.
Tinggalkan Balasan