‎Morotai — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Morotai menggelar aksi dan menyampaikan pernyataan sikap bertajuk “Salam Jihad” terkait kebijakan efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (15/10/2026).

‎Dalam pernyataan sikap tersebut, HMI Cabang Persiapan Morotai menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai.

Tuntutan itu mencakup perbaikan infrastruktur pesisir, percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), evaluasi kegiatan seremonial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perbaikan akses jalan, serta penataan kelembagaan pemerintahan.

Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) HMI Cabang Persiapan Morotai, Hasanudin Saba, bersama sejumlah kader HMI. Melalui aksi ini, mereka mendorong pemerintah daerah agar mengevaluasi kebijakan anggaran dan memastikan program pembangunan lebih berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.

HMI menilai kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah perlu dievaluasi agar pelaksanaannya lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti kegiatan seremonial yang dinilai perlu dikaji kembali di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

Koordinator Lapangan HMI Cabang Persiapan Morotai, Hasanudin Saba, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diikuti dengan keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor-sektor mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Kebijakan efisiensi anggaran harus menjadi pengingat bagi Pemda Morotai bahwa setiap rupiah anggaran daerah wajib dikelola secara terukur, bijaksana, dan transparan. Pembangunan sejati adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar simbol kemajuan tanpa hasil yang jelas,” ujar Hasanudin Saba.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI Morotai turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Persoalan tersebut meliputi kondisi fasilitas tambatan perahu di kawasan pesisir, penataan ruang wilayah, serta efektivitas kelembagaan dan pelayanan birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan kajian dan aspirasi masyarakat yang mereka himpun, HMI Cabang Persiapan Morotai merumuskan enam tuntutan sebagai berikut:

1. ‎Perbaikan fasilitas tambatan perahu

2. ‎Percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Penolakan terhadap penyelenggaraan Morofes.

4. ‎Penanganan kebakaran hutan dan lahan.

5. Perbaikan akses jalan di Desa Waringin.

6. ‎Evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah

‎HMI meminta pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial. Usulan tersebut disampaikan dengan tujuan meningkatkan efektivitas kelembagaan dan memaksimalkan pelayanan publik.

‎Selain menyampaikan enam tuntutan tersebut, HMI Cabang Persiapan Morotai meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog publik yang transparan, melakukan evaluasi program berdasarkan data, serta memberikan tanggapan resmi terhadap aspirasi yang disampaikan.

HMI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat langkah konkret dari pemerintah daerah. Mereka berharap Pemda Kabupaten Pulau Morotai memberikan respons secara terbuka dan menjelaskan tindak lanjut atas setiap tuntutan yang disampaikan.

Post Views: 317