Morotai — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (9/7/2026), Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan TNI Angkatan Udara (AU), persoalan BBM subsidi nelayan, Kartu Kusuka, harga ikan, hingga distribusi air bersih.
Aksi diawali dengan penyampaian aspirasi secara bergantian dari para perwakilan mahasiswa, Salah satu orator, Nudin Amor, meminta Bupati Pulau Morotai mengambil tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan TNI AU.
“Kami datang bukan untuk main-main. Kedatangan kami hari ini adalah membawa titipan keluhan masyarakat yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Perwakilan BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fai Sahdan, turut menyoroti kondisi nelayan tuna Morotai yang dinilai harus bersaing dengan kapal-kapal nelayan asal Bitung berukuran 20 hingga 30 GT.
“Masa di hari ini nelayan yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah di biarkan bersaing dengan kapal kapal Bitung yang berukuran 2o Hinga 30 GT dari nelayan Bitung, maka daritu kami meminta Pemda harus memberikan solusi untuk nelayan agar mampu bersaing dengan nelayan komersial Bitung,” tegas Fai.
Aksi itu mendapat dukungan dari sejumlah ibu-ibu nelayan asal Desa Juanga, Mereka mengaku nelayan tuna maupun nelayan ikan dasar belum pernah memperoleh BBM subsidi sepanjang 2026.
Mereka juga membantah adanya sosialisasi mengenai Kartu Kusuka oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
“Jangankan mengetahui fungsi Kartu Kusuka, nama kartu itu saja kami baru tahu dari adik-adik mahasiswa, Selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kami,” ujar salah seorang perwakilan ibu-ibu nelayan.
Selain itu, para nelayan menceritakan pengalaman saat salah satu anggota keluarga mengalami kecelakaan di laut. Saat peristiwa dilaporkan ke DKP, mereka mengaku diminta menunjukkan video maupun foto kejadian.
“Bahkan kami diminta menunjukkan video atau foto saat kejadian sebagai bukti. Bagaimana mungkin orang sedang mengalami musibah di tengah laut masih sempat mengambil video atau foto,” ungkap mereka di depan Wakil Bupati.
Keluhan lain juga disampaikan terkait harga ikan yang tidak menentu serta distribusi air bersih yang dinilai belum merata di wilayah pesisir.
Situasi sempat memanas ketika Presiden BEM Unipas, Rifaldi Majid, sedang berorasi di atas mobil komando, Asisten II Setda Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan, meminta orasi dihentikan dan Rifaldi turun dari mobil.
Permintaan itu memicu ketegangan hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa, aparat kepolisian, Satpol PP, serta pihak pemerintah daerah di depan Kantor Bupati, Asisten II juga terlibat saling dorong dengan mahasiswa.
Dalam orasinya, Rifaldi meminta pemerintah segera melakukan pendataan ulang seluruh nelayan penerima maupun calon penerima Kartu Kusuka agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Ia juga mempertanyakan pernyataan DKP terkait sosialisasi Kartu Kusuka.
“DKP menyampaikan bahwa sosialisasi sudah dilakukan di 88 desa. Namun berdasarkan hasil investigasi kami, bahkan Desa Juanga yang paling dekat dengan Kota Daruba belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai fungsi maupun manfaat Kartu Kusuka,” tegasnya.
Menurut Rifaldi, hingga kini pemerintah juga belum menetapkan kuota BBM subsidi berdasarkan jenis usaha penangkapan ikan. Kondisi itu dinilai menyebabkan distribusi subsidi belum sesuai kebutuhan nelayan tuna maupun nelayan ikan dasar.
Setelah aksi berlangsung beberapa jam, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Cristian Pawane, menemui massa dan melakukan dialog terbuka.
Rio menjelaskan pemerintah masih berupaya menghadirkan SPBU maupun SPBN baru di Pulau Morotai dengan mencari investor yang siap membangun fasilitas tersebut.
Ia mengatakan kuota Pertalite subsidi sebenarnya telah tersedia, namun belum dapat disalurkan karena pembangunan SPBU di Morotai Timur belum selesai, Pemerintah telah memberikan peringatan kepada pengelola agar segera menyelesaikan pembangunan. Jika tidak, rekomendasi akan dicabut dan dialihkan kepada investor lain.
Rio juga menyampaikan persoalan kelangkaan Pertalite dan Solar telah dibahas bersama BPH Migas. Menurutnya, Solar sudah sekitar tiga hingga empat tahun tidak lagi masuk ke Pulau Morotai, namun BPH Migas telah meminta mitra penyalur kembali memasok kebutuhan tersebut.
Selain itu, pemerintah telah memperoleh persetujuan penambahan kuota minyak tanah subsidi dari 220 ton menjadi 470 ton per bulan yang direncanakan mulai direalisasikan pada Juli 2026.
Rio mengakui nelayan Morotai lebih banyak menggunakan minyak tanah dibanding Solar, Karena itu pemerintah telah mengusulkan agar nelayan pengguna minyak tanah, khususnya kapal pajeko, juga memperoleh subsidi sesuai ketentuan pemerintah.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Rio berjanji akan menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan ulang seluruh nelayan, baik pemilik maupun yang belum memiliki Kartu Kusuka, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga akan menunjuk supplier khusus untuk hasil tangkapan nelayan ikan dasar atau kakap sebagai upaya memperbaiki tata niaga hasil perikanan di Kabupaten Pulau Morotai.
Usai hearing, Presiden BEM Unipas, Rifaldi Majid, menegaskan mahasiswa akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami akan datang kembali, dan kami tidak mau mendengar presentasi masalah karna mahasiswa ulang ulang presentasi masalah, yang mau kami dengar itu langkah langkah penyelesaian masalah di hari ini yang nantinya di selesaikan oleh wakil bupati dan pemerintah daerah,” tutup Rifaldi.(*)
Berita Esklusif Baperone di WhatsApp
Tinggalkan Balasan