Ternate, Baperone — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas kader melalui penyelenggaraan Training Raya Nasional. Kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini berada di bawah komando Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Yusril Buang, dengan mengusung tema besar “Trajectory Ecocracy: Intervensi HMI Menuju Masyarakat Cita.”

Sebagai ruang kaderisasi terpadu, Training Raya Nasional menghadirkan tiga forum utama, yakni Latihan Kader II (LK II), Latihan Khusus Kohati (LKK), dan Senior Course. Ketiganya dirancang sebagai satu kesatuan proses pembinaan yang tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga memperkuat kesadaran sosial dan tanggung jawab keumatan kader HMI.sebagai satu kesatuan proses pembinaan yang tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga memperkuat kesadaran sosial dan tanggung jawab keumatan kader HMI,Rabu,(22/4/2026).

Di antara rangkaian itu, Latihan Khusus Kohati (LKK) yang diinisiasi Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Ternate menjadi salah satu forum yang mendapat perhatian khusus. Ketua Umum Kohati Cabang Ternate Periode 2025–2026, Siti Sakinah Kasturian, menjelaskan bahwa LKK dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 22 April 2026 dengan mengangkat tema: “Meningkatkan Kualitas dan Peranan HMI-Wati dalam Berjuang Mencapai Tujuan HMI pada Umumnya dan Keperempuanan pada Khususnya.”

Tema yang diusung, menurutnya, merupakan artikulasi dari Pedoman Dasar Kohati yang menempatkan kader perempuan sebagai subjek strategis yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan sosial, tetapi juga mampu membaca dan meresponsnya secara kritis dan progresif.

Partisipasi kader dari berbagai cabang, mulai dari Komisariat se-Cabang Ternate hingga perwakilan dari HMI Cabang Tondano dan Gorontalo, turut memperkaya dinamika forum. Interaksi lintas cabang ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus memperkuat jejaring kader perempuan HMI dalam merespons isu-isu keperempuanan secara kolektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian integral dari HMI, Kohati memikul tanggung jawab strategis dalam membentuk kader perempuan yang memiliki kesadaran keislaman, keindonesiaan, keintelektualan, dan keperempuanan secara utuh. Orientasi pembinaan ini tidak berhenti pada penguatan kapasitas individu, tetapi diarahkan pada kontribusi nyata dalam mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Dalam konteks lokal, dinamika sosial di Kota Ternate dan Maluku Utara menjadi refleksi penting dalam forum ini. Isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan sosial, serta terbatasnya ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan dibedah secara kritis sebagai tantangan nyata yang membutuhkan respons konkret dari kader perempuan HMI.

Melalui LKK, peserta didorong untuk mengasah kemampuan analitis, memperdalam kepekaan sosial, serta menumbuhkan kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada keadilan. Proses ini diharapkan melahirkan kader Kohati yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki keberpihakan yang tegas terhadap nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan.

Selain itu, Siti Sakinah Kasturian menegaskan pentingnya keberlanjutan gerakan kader perempuan pasca-forum. Ia menilai, LKK harus melahirkan kesadaran praksis, bukan sekadar wacana.

“LKK ini bukan hanya ruang belajar, tetapi ruang pembentukan sikap. Kader Kohati harus hadir sebagai garda terdepan dalam merespons persoalan perempuan dan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sebagai penutup, ia kembali membeberkan bahwa LKK tidak boleh dimaknai sebatas agenda seremonial.

“LKK harus menjadi titik tolak lahirnya kader perempuan HMI yang tidak hanya sadar akan problematika perempuan, tetapi juga berani mengambil peran dalam advokasi, pemberdayaan, dan transformasi sosial,” ungkapnya.

Ia juga berpesan pentingnya konsistensi kader dalam mengawal isu-isu strategis pasca-forum, mulai dari kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan akses, hingga penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Dengan demikian, LKK dalam rangkaian Training Raya Nasional ini tidak hanya menjadi proses kaderisasi formal, tetapi juga pijakan awal dalam membangun gerakan perempuan yang berkesadaran, berdaya, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban.(*)