Ternate,Baperone — Generasi Muda Sultan Baabullah (GEMUSBA) menegaskan pentingnya implementasi nilai-nilai budaya dalam pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi konsep normatif dalam dokumen perencanaan.
Hal tersebut mengemuka dalam forum Baabullah Talk IX(Empat)yang mengangkat tema “Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi dalam RPJMD Kota Ternate: Dari Nilai ke Implementasi”, yang digelar secara daring, Sabtu Malam (18/4/2026).
Diskusi yang berlangsung secara daring ini menghadirkan unsur legislatif, akademisi, serta partisipasi masyarakat yang menyoroti keterkaitan antara nilai adat dan arah pembangunan daerah. Moderator kegiatan, Rian Momole, menyampaikan bahwa tujuh nilai dasar budaya Ternate yang termuat dalam RPJMD Kota Ternate selama ini kerap menjadi bahan diskusi publik, namun belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah.
“Pertanyaan publik saat ini adalah sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar diimplementasikan dalam pembangunan,” ujarnya.
Pelibatan Adat Dinilai Krusial,Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat, khususnya lembaga adat dan kesultanan, dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.la mengakui bahwa pada periode sebelumnya, pelibatan unsur adat masih belum maksimal. Namun, ke depan DPRD berkomitmen memperkuat partisipasi tersebut, terutama dalam penyusunan dokumen strategis seperti RPJMD dan revisi RTRW.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh terlepas dari identitas dan entitas daerah,” kata Nurlaela.
Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada implementasi di lapangan. la menyoroti masih Iemahnya penerapan nilai budaya dalam tata kelola ruang, pelestarian kawasan cagar budaya, hingga aspek arsitektur lokal.
Nilai Lokal Harus Diinternalisasi
Sementara itu, akademisi Sukarno M. Adam menilai tujuh nilai dasar budaya Ternate sebagai bentuk kearifan lokal yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam kebijakan publik.
la menekankan bahwa nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus diinternalisasi dalam praktik birokrasi dan kehidupan masyarakat.
“Jangan hanya menjadi narasi dalam RPJMD, tetapi harus hadir dalam perilaku dan sistem kerja pemerintahan,” ujarnya.
Sukarno menjelaskan, proses internalisasi nilai budaya dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni penyebaran nilai kepada publik, pelembagaan dalam sistem, serta penyerapan dalam perilaku sosial masyarakat.
Kritik terhadap Konsep ‘Kota Rempah’
Diskusi juga menyoroti konsep City branding Kota Ternate sebagai “Kota Rempah Dunia” yang dinilai belum memiliki arah implementasi yang jelas. Nurlaela menyebut bahwa konsep tersebut masih berada pada tataran gagasan, sementara penerapannya dalam kebijakan teknis, seperti penataan kawasan dan penguatan sektor unggulan, belum terlihat secara konkret.
“Jangan sampai hanya menjadi slogan tanpa realisasi,” tegasnya.
Dorongan Transparansi dan Partisipasi Publik
Dalam forum itu, peserta juga mendorong keterbukaan akses terhadap dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Hal ini dinilai penting untuk memastikan partisipasi publik dalam memberikan masukan yang konstruktif.
Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya daerah.
Diskusi Baabullah Talk IX menegaskan bahwa integrasi nilai budaya dalam pembangunan bukan sekadar wacana, melainkan membutuhkan komitmen nyata, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor.Tanpa langkah konkret, nilai-nilai budaya Ternate berpotensi hanya menjadi simbol, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap arah pembangunan daerah.(*)
Tinggalkan Balasan