Morotai,Baperone — Ketua KNPI Pulau Morotai, Julkifly Samania, mendesak Bupati Pulau Morotai untuk segera mencopot Marwan Sidasi dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Desakan tersebut disampaikan menyusul sejumlah persoalan yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah.
Julkifly menyoroti adanya kejanggalan dalam dinamika pengawasan publik, terutama setelah salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, Julkarnain Pina, tiba-tiba memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala BPKAD. Padahal, menurutnya, selama ini yang bersangkutan jarang terlihat aktif dalam isu-isu pengawasan yang krusial.
“Ada jarak antara narasi politik dan kondisi riil di lapangan. Pujian yang disampaikan justru bertolak belakang dengan fakta yang dirasakan masyarakat,” ujar Julkifly dalam keterangannya,Minggu,(19/4/2026)
Ia memaparkan, sejumlah persoalan masih terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti keterlambatan pembayaran gaji, penurunan insentif bagi janda dan lansia, serta tersendatnya program desa hingga 1 sampai 3 bulan. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar masalah teknis, melainkan mencerminkan kegagalan dalam tata kelola fiskal.
Selain kinerja, Menurut Julkifly,proses penunjukan Marwan Sidasi sebagai Kepala BPKAD yang dinilai tidak melalui mekanisme uji kompetensi yang semestinya serta minim pertimbangan teknis. Ia menegaskan bahwa jabatan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah seharusnya diisi berdasarkan prinsip meritokrasi—mengutamakan kompetensi, kualifikasi, dan profesionalitas.
“Penempatan jabatan tidak boleh didasarkan pada pertimbangan non-teknis. Ini berbahaya bagi stabilitas birokrasi dan efektivitas pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung latar belakang pendidikan Marwan Sidasi yang dinilai tidak linier dengan bidang pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, jabatan tersebut membutuhkan keahlian spesifik di bidang ekonomi, keuangan publik, atau akuntansi.
Julkifly turut merespon sejumlah persoalan dalam praktik pencairan anggaran, termasuk proyek layanan kesehatan masyarakat (Lapkesmas) yang sempat menjadi perhatian publik karena dinilai menimbulkan inkonsistensi dan persoalan akuntabilitas.
Atas dasar berbagai persoalan itu, KNPI Pulau Morotai meminta Bupati segera mengambil langkah tegas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPKAD, termasuk mencopot pejabat yang dinilai tidak kompeten.
“Morotai membutuhkan figur profesional yang mampu memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat waktu, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, Julkifly bahkan mengingatkan DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan berpihak pada kepentingan publik. Ia menilai, produksi narasi pujian tanpa dasar empiris justru berpotensi memperlemah fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah.
“Ketika kritik diabaikan dan pujian dikedepankan tanpa dasar yang kuat, maka yang terjadi bukan stabilitas, melainkan kemunduran tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan